PONTIANAK - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat melakukan refleksi kebijakan merdeka belajar ke pemerintah daerah, Provinsi Kalbar, tahun 2023 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa-Kamis, 28-30 November 2023.
Kegiatan dibuka Pj Gubernur Kalbar dr Harisson MKes, diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Rita Hastarita SSos MSi pada Selasa malam.
Kegiatan diisi dengan berbagai agenda/materi. Antara lain pemutaran film dokumenter ‘semua murid istimewa’, open horizon menjadi pribadi yang menginspirasi, menggerakkan dan meneladani, refleksi dan berbagi cerita praktik baik merdeka belajar, serta apresiasi capaian merdeka belajar bagi pemda.
Kegiatan diikuti 135 peserta; diantaranya ketua komisi IV DPRD provinsi dan kabupaten/kota, ketua UPT Kemendikbudristek di Kalbar, Dekan FKIP Untan, Kepala dan Kabid Disdikbud provinsi dan kabupaten/kota, Kabid Sosbud Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, organisasi guru, serta unsur BPMP Kalbar.
Kadisdikbud Kalbar, Rita Hastarita menyampaikan, Merdeka Belajar secara tidak langsung berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Ada dua indikator untuk IPM, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
Pasti ada keterkaitan, bagaimana kurikulum merdeka belajar ini menarik siswa untuk belajar.
Karena belajar dibuat lebih menyenangkan. Banyak projek, sehingga anak-anak lebih tertarik,” jelasnya.
Ketika peserta didik merasa pendidikan itu menyenangkan, termasuk dalam cara membuat lebih betah di sekolah, sehingga mereka dapat menuntaskan sekolah.
“Kalau mereka tuntas, maka harapan lama sekolha dan rata-rata lama sekolah juga meningkat,” ujarnya.
Meski demikian, dalam penerapan kurikulum merdeka belajar, Rita melihat ada guru yang materi pembelajarannya masih meluas.
“Ini tentang pemahaman tenaga guru kita di lapangan.
Bahwa dengan merdeka belajar ini, kurikulum mereka lebih dipermudah oleh pemerintah.
Materinya lebih diminimalkan agar kita fokus pada siswa.
Pada minat bakat dan kemampuan anak. Selain teori ada praktek dalam materi,” katanya.
Terkait hal tersebut, Disdikbud Kalbar mewajibkan seluruh guru mengikuti inhouse traning kurikulum merdeka belajar setiap tiga bulan sekali di tahun 2023.
“Artinya dalam empat kali pertemuan, saya harap mereka bisa tuntas, karena kurikulum merdeka belajar ini ada juga digitalisasi penggunaan plaform.
Platform merdeka belajar ini juga belum banyak dieksplor para guru.
Ini yang kita harapkan ada peningkatan di 2024,” ujarnya.
Kepala BPMP Kalbar, Iwan Kurniawan SSi MSi menyampaikan, kebijakan mereka belajar merupakan upaya tranformasi satuan pendidikan supaya meningkatkan kualitas pendidikannya.
Ada 26 episode merdeka belajar, tetapi tidak semua diimplementasikan di sekolah, satuan pendidikan.
Ada beberapa kebijakan yang telah diimplentasikan selama 2023.
Terkait hal tersebut, BPMP bertugas untuk memberikan advokasi, pendampingan, dan pembimbingan kepada pemda agar memahami merdeka belajar.
“Kemudian Pemda bisa menyusun program dan mengimplentasikan kebijakan merdeka belajar. Tentunya ini untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kalbar,” katanya.
Menurutnya, beberapa target kebijakan merdeka belajar telah dicapai.
Ada lompatan besar di beberpa daerah untuk jumlah guru yang menggunakan platform merdeka belajar.
Termasuk, pemanfaatan plaform rapor pendidikan oleh sekolah.
“Platform Merdeka Belajar terkait bagaimana guru mengajar, sedangkan Platform Rapor Pendidikan terkait pengelolaan sekolah.
Penggunannya secara rata-rata sekitar 70 persen di Kalbar. Sisa 30 persen ini yang perlu kita kejar pencapaiannya,” tutupnya. (mde/ser)
Editor : A'an