PONTIANAK - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Daerah Kalbar menggelar rekonsiliasi data pendataan keluarga, sekaligus optimalisasi penerapan Sistem Informasi Keluarga (Siga), 6-8 Desember 2023.
Sebanyak 80 PPPK Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang menjadi peserta kegiatan ini diharapkan memiliki data keluarga yang lengkap, akurat, serta terus terbarui sehingga meningkatkan validitas data keluarga.
Abdul Rakhman, Sekretaris BKKBN Perwakilan Kalbar mengatakan Para PKB yang ikut dalam kegiatan ini diharapkan dapat memahami tugas pokok dan fungsinya, termasuk dalam pelaporan.
"Tujuan kami gelar kegiatan ini untuk memantapkan lagi pelaporan, karena tugas dari PKB ini kan, baik itu PPPK atau pun ASN sama, yaitu penyuluhan, pergerakan sampailah dengan pelaporan," ujarnya usai pembukaan kegiatan, Rabu (6/12).
Menurut Rakhman, pelaporan-pelaporan selama ini sangat lemah, karena ada kecamatan yang masih belum memiliki PKB.
"Ini kami rekrut (PPPK) untuk memperkuat itu tadi, terutama dalam hal pelaporan," katanya.
Menurut Rakhman, percuma saja bila telah melakukan kegiatan, melakukan pergerakan dengan calon akseptor, aksptor juga sudah dilayani namun tidak ada pelaporan yang sesuai karena tidak memiliki sumber daya manusianya (SDM).
"Karna laporan yang diakui oleh pusat ini adalah SIGA ( Sistem Informasi Keluarga), baik setwapres maupun kementerian lembaga lainnya," jelasnya.
Diakui Rakhman dalam pelaporan memang mengalami beberapa kendala.
Selain SDM, juga tidak semua wilayah mendapatkan kemudahan dalam mengakses SIGA, terutama di desa-desa yang tidak memiliki jaringan internet.
"Padahal disitu banyak kegiatan yang dilakukan teman-teman. Jadi menghambat.
Apalagi ada yang dari desa ke kecamatan itu cukup jauh, perlu biaya mereka menunggu dulu ikut siapa ini (antar) laporan.
Akhirnya ketika ada kegiatan di kecamatan baru mereka berangkat. Ini kan terlambat.
Padahal laporan yang kami perlukan yang up to date. Setiap saat ada pergerakan. Kadang-kadang itu kesulitan teman-teman di lapangan," katanya.
Apalagi kata dia bila aplikasi eror ini turut menghambat percepatan laporan.
Terutama pada kegiatan serentak, seperti pelayanan KB sejuta akseptor, baik dalam rangka hari Keluarga Nasional, maupun dalam rangka hari ibu, seluruh provinsi menggunakannya.
"Data yang masuk berebut, pintu satu yang masuk ribuan. Itu juga satu yang menghambat. Mudah-mudahan dengan kendala ini, BKKBN pusat terus membenahi sistem laporan, terutama yang menggunakan aplikasi," harapnya.
Di kesempatan itu, Rakhman mengimbau para PPPK ini untuk bersikap netral jelang Pemilu 2024. Jangan ada lagi salam-salam yang digaungkan BKKBN.
"Salam-salam BKKBN itu kan sangat banyak yang sangat bersentuhan dengan simbol-simbol partai politik," ulasnya.
Bekerjalah sesuai tugas pokok dan fungsinya, jangan terjebak pada hiruk pikuk politik yang dapat merugikan diri sendiri.
Tetaplah bersikap netral sesuai dengan surat edaran dari Kepala BKKBN pusat.
"Fokus saja melayani masyaraka sesuai dengan indikator kerja kita melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat," pungkasnya. (mrd)
Editor : A'an