PONTIANAK - Provinsi Kalimantan Barat telah memulai upaya mengatasi perubahan iklim selama lebih dari satu dekade sejak tahun 2012 dengan banyak melewati tantangan.
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson mengatakan, target yang ambisius akan dapat dicapai melalui rencana aksi dan strategi yang tepat, implementasi yang konsisten serta dengan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk mitra pembangunan dan sektor swasta.
“Kalimantan Barat akan terus mengkoordinasikan pemangku kepentingan dalam penetapan kebijakan yang relevan, menilai pendanaan internasional, dan menciptakan platform publik dan swasta.
Target ambisius dapat dicapai melalui penerapan pendekatan yurisdiksi dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, misalnya usulan proyek GCF,” ujarnya Senin, 4 Desember 2023.
Yenny Syarif Ali Almuthahar dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terkait dengan kehutanan dan berbasis lahan khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, prospek perekonomian Kalimantan Barat, dimana pertumbuhan mencapai 4,78, tertinggi ke-6.
“Sektor berbasis hutan dan lahan merupakan tulang punggung pertumbuhan daerah dan Sektor FOLU menjadi prioritas untuk implementasi pembangunan rendah emisi,” ungkapnya.
Pada sektor FOLU, Kalimantan Barat kehilangan tutupan hutan sekitar 2 juta hektar pada periode 1990-2012 dengan laju deforestasi sebesar 69.000 hektar/tahun, dan degradasi hutan sebesar 11.000 hektar/tahun.
Sejalan dengan visi dan misi provinsi, Kalimantan Barat menetapkan target dan kebijakan dalam pengelolaan hutan, antara lain: (a) target penurunan emisi GRK sebesar 14,1 juta t CO2e pada tahun 2030, (b) dua belas rencana operasional FOLU Net Sink 2030 , yang akan dilaksanakan pada area seluas 7,6 ha dan diperkirakan dapat mencapai pengurangan emisi sebesar 32,1 juta tCO2e.
Upaya Kalimantan Barat telah dimulai sejak tahun 2012 melalui pembentukan Pokja REDD+ yang mengalami banyak tantangan seperti dinamika sosial politik dan perekonomian, kurangnya pendanaan untuk membiayai aksi mitigasi serta terbatasnya sumber daya serta kemampuan kapasitas untuk mengakses pembiayaan.
Peran provinsi di Sektor FoLU adalah memfasilitasi koordinasi dan keterlibatan dengan pihak lain, melakukan harmonisasi struktur birokrasi di berbagai tingkat dan memperkuat aksi mitigasi di tingkat lapangan.
Wandojo Siswanto, Penasihat Senior Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim, GIZ FORCLIME GIZ tentang Dukungan dan Kolaborasi dalam Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim menjelaskan, GIZ Indonesia merupakan lembaga pelaksana kerja sama pemerintah antara Indonesia dan Jerman, FORCLIME merupakan salah satu proyek bilateral yang dimulai sejak tahun 2009 dan berupaya mendukung penerapan tata kelola kehutanan yang baik melalui beberapa program, seperti mendukung pengembangan kebijakan dan perencanaan.
Di Kalimantan Barat, dukungan GIZ kepada pemerintah provinsi, termasuk pengembangan program dalam mencapai Target FoLU Provinsi dan pengembangan proposal GCF untuk menyediakan dana bagi kegiatan-kegiatan terkait.
Sebagai salah satu mitra pembangunan utama di Kalimantan Barat, GIZ mendukung upaya provinsi ini dalam mengatasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk mengakses pendanaan iklim internasional dari Green Climate Fund.
Carey Ticoalu, Managing Direktur PT Kandelia Alam, Konsesi mengatakan, Kandelia Alam mencakup hutan mangrove seluas 18.000 hektar di Kalimantan Barat yang terletak di Kecamatan Kubu dan Batu Kampar.
Kawasan tersebut dihuni oleh berbagai komunitas dari berbagai suku dan agama.
Dia Menyoroti pentingnya ekosistem mangrove sebagai penyerap karbon, penghalang alami pantai, proses perkecambahan yang unik, habitat keanekaragaman hayati, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Dadan Umar Dhani, dari Universitas Pertahanan Nasional menjelaskan, komitmen Indonesia adalah mempercepat implementasi kebijakan dan program iklim dengan mengatasi beberapa tantangan.
Komitmen Indonesia mewujudkan target Net Zero Emission dengan upaya signifikan mengurangi sektor FoLU melalui penerapan berbagai aksi, seperti RIIRL kurangi - tambah - tambah - kurangi - penegakan hukum.
“Salah satu strategi penting dalam mencapai NZE antara lain adalah penerapan perhutanan sosial sebagai solusi yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kehutanan,” pungkasnya. (mrd)
Editor : A'an