PONTIANAK – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson meminta semua pihak mendukung pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau rumah bersubsidi.
Hal tersebut diungkapkannya saat membuka Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Pontianak, Jumat (8/12).
“Saya dengar dari teman-teman pengembang, masih ada hambatan dalam pemecahan sertifikat. Juga ada persoalan terkait sambungan listrik ke perumahan subsidi baru di daerah tertentu," katanya.
"Tentu harus dicek apa masalahnya. Apakah syarat developer yang kurang lengkap atau terkait hal lain. Tetapi harapan kita hendaknya aturannya bisa dipermudah,” sambungnya.
Harisson menyebut pembangunan rumah yang massif sangat dibutuhkan lantaran masih tingginya angka masyarakat yang belum memiliki hunian. Terlebih di era lonjakan generasi produktif belakangan ini.
“Banyak pasangan yang baru menikah belum punya rumah, sehingga terpaksa tinggal di rumah mertua. Namanya rumah mertua itu, mau bangun siang malu. Tapi bangun pagi, badan masih capek. Untuk itu lah mereka perlu kredit rumah baru,” ujarnya sembari bergurau.
Kata dia, pemerintah berkomitmen mensubsidi dan memfasilitasi kedit perbankan untuk kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta kemudahan aturan.
Dia berharap semua pihak terkait dapat bersinergi untuk mewujudkan capaian pembangunan perumahan rakyat, temasuk dari pengembang. “BPN, Perbankan, PLN, Pemda, dan pengembang harus berkonsolidasi untuk mewujudkan itu,” ucap Harisson.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah menyebut pembangunan rumah MBR di Kalbar termasuk baik.
“Realisasi rumah MBR di Kalimantan Barat masuk 10 besar nasional. Hingga akhir 2023 mencapai 2.000an unit. Secara nasional Apersi telah membangun 75.000 unit rumah untuk MBR dan di Kalbar sudah mencapai 2.000 unit," ujar pengembang nasional asal Kalbar ini.
Ia menjelaskan bahwa pencapaian realisasi rumah MBR di Kalbar masuk 10 besar di Indonesia. Menurutnya pembangunan rumah subsidi untuk mendukung program pemerintah yakni sejuta rumah untuk MBR.
"Kami terus fokus membangun rumah untuk rakyat terutama MBR. Ini untuk mendukung program pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak," jelas dia.
Ia berharap dalam pembangunan rumah MBR, pihaknya butuh dukungan dari semua pihak karena banyak hal yang terlibat dalam membangun rumah tersebut.
"Kami butuh dukungan dari pihak pertanahan, perbankan, PLN dan pemerintah daerah. Sehingga pemenuhan rumah layak huni bagi MBR saat ini bisa terpenuhi," ucap dia.
Sementara itu Ketua DPD Apersi Kalbar, Khairiana menyebut Rakerda Apersi Kalbar kali ini mengambil tema “Sinergitas Apersi Kalbar Bersama Mitra Kerja dan Stakeholder dalam Penyediaan Rumah Rakyat”.
“Dan kami mengundang semua mitra untuk berdiskusi, dan saling tanya jawab dengan pengembang. Agar kita sama-sama tahu permasalahan dan mencari solusi yang terbaik di lapangan. Agar penyediaan rumah MBR lancer,” jelasnya.
Dia menjelaskan, sering di lapangan masih terjadi pemecahan sertifikat tanah yang lama. Begitu juga pemasangan sambungan listrik yang belum ada, sementara rumah sudah mau akad dengan konsumen. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro