SUKADANA - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson turun langsung melihat kondisi rumah warga yang mendapatkan bantuan bedah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) di Desa Riam Berasap, Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara (KKU), Senin (15/1).
Seperti diketahui, Pemprov lewat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kalbar telah mengucurkan sejumlah bantuan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) yang menyasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Harisson mengungkapkan program bantuan bedah rumah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk dapat meringankan beban warga.
Serta dalam rangka menghapuskan angka kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah Kalbar.
“Tugas pemerintah meringankan beban warga yang membutuhkan ini amanah Bapak Presiden Joko Widodo, ini upaya kami mengurangi angka kemiskinan ekstrim,” ungkap Harisson.
Di sana, dia melakukan tradisi tepung tawar pada rumah warga yang telah tuntas pembenahannya.
Ia juga secara simbolis menempelkan stiker yang bertuliskan bantuan RTLH Dinas Perkim Kalbar 2023.
"Semoga rumah ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Sehingga masyarakat bisa tinggal dengan nyaman, dan lebih sejahtera,” harapnya.
Selain di KKU, Harisson juga mengunjungi rumah penerima bantuan serupa di Kabupaten Ketapang.
Harisson mengungkapkan lewat program tersebut Pemprov berupaya mewujudkan rumah tinggal yang layak terutama bagi MBR.
Dimana bantuan RTLH tersebut dikucurkan ke masing-masing rumah sebesar Rp20 juta.
Dirinya menjelaskan kategori kemiskinan ekstrim dihitung berdasarkan pengeluaran masyarakat per bulan atau per tahun.
Untuk Kalbar sendiri, jika warga pengeluarannya kurang dari Rp351.957 per bulan per orang, maka masuk kategori miskin ekstrim.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perkim Kalbar Yosafat Triadhi Andjioe mengungkapkan pada Tahun Anggaran (TA) 2023 sebanyak delapan rumah di KKU, dan delapan rumah di Kabupaten Ketapang mendapat bantuan program RTLH.
Adapun anggaran program bedah rumah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar.
“Masing-masing rumah kami berikan bantuan Rp20 juta, Rp17 juta untuk material, dan Rp3 juta untuk upah kerja,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalbar Windy Prihastari turut serta menyerahkan bantuan paket bahan pokok (bapok) kepada warga penerima bantuan program RTLH tersebut. (bar)
Editor : A'an