PONTIANAK — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan masih bergulir.
Kali ini digelar Pemerintah Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur di Hotel Merpati, Sabtu (20/1).
Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pontianak Ani Sofian mengingatkan bahwa agenda Musrenbang ini sangat penting dilakukan, dalam rangka menampung aspirasi masyarakat.
Dalam pelaksanaan pembangunan, salah satu prosesnya, diungkapkan dia, adalah dengan adanya forum Musrenbang untuk merumuskan kepentingan bersama.
“Dengan keterbatasan anggaran, maka penyusunan Musrenbang ini harus mengacu pada skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Menurut Ani, sebagaimana arahan Presiden RI, ada tiga prioritas utama untuk ditangani bersama, yakni percepatan penurunan stunting, pengentasan angka kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi.
Meskipun Indonesia sudah memasuki bonus demografi, tetapi di sisi lain, diakui dia, masih banyak masyarakat penderita stunting.
Persoalan stunting ini ditegaskan dia, harus dientaskan agar seluruh SDM di Indonesia mempunyai daya saing dalam rangka mengisi dan menikmati hasil pembangunan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak hingga saat ini diungkapkan dia, sudah berupaya optimal dalam rangka menurunkan stunting.
Tidak hanya berkolaborasi atau bekerja sama dengan instansi vertikal, mereka juga menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat.
"Dan yang terpenting adalah menanamkan kesadaran penduduk untuk memberikan makanan yang sehat kepada anak-anaknya," ungkapnya.
Kemudian, lanjutnya lagi, yang menjadi persoalan bersama adalah masih tingginya angka kemiskinan ekstrem.
Target Pemerintah Pusat untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem diingatkan dia adalah pada tahun 2024 ini.
Artinya, ditegaskan dia, masih ada waktu lebih kurang 11 bulan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kota Pontianak. Oleh sebab itu, persoalan ini, menurut dia, menjadi kerja bersama yang harus dilakukan.
Diakui dia, tidak mungkin pemerintah akan mampu mengentaskan angka kemiskinan tanpa adanya peran serta seluruh masyarakat Kota Pontianak.
“Oleh sebab itu kita harus saling bahu-membahu menghilangkan angka kemiskinan ekstrem ini,” kata Ani.
Yang berikutnya, sambung dia, adalah terkait dengan inflasi. Terjadinya inflasi ini, dijelaskan dia, dikarenakan tingginya harga bahan pokok, sementara pendapatan masyarakat terbatas, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Hal yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi, menurut dia, antara lain melakukan intervensi atau penanganan terhadap kenaikan harga bahan pokok.
Pemkot Pontianak dipastikan dia, sudah mengimbau dan menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan belanja bijak.
“Artinya, tidak semua kebutuhan bahan pokok itu dibeli, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan,” imbuhnya.
Ani menerangkan, Pemkot Pontianak juga berusaha menyosialisasikan setiap kenaikan harga kepada masyarakat Kota Pontianak.
Di samping itu, pihaknya menjamin ketersediaan bahan pokok, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok yang dibutuhkan.
“Imbauan saya, kita jangan panik ketika ada informasi yang tidak jelas terkait dengan ketersediaan bahan pokok sehari-hari,” imbaunya.
Selain itu, upaya yang dilakukan Pemkot Pontianak adalah menyediakan bibit tanaman seperti cabai, sayur-sayuran, dan lainnya.
Dia memisalkan ketika ada masyarakat yang ingin menanam cabai di pekarangannya, bisa mengajukan bantuan bibit melalui kelurahan untuk diusulkan ke Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.
“Dengan dikoordinir RT dan lurah sehingga bantuan bibit ini tepat sasaran,” pungkasnya. (iza)
Editor : A'an