PONTIANAK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) pada 28 Januari 2024.
Di usianya yang genap 67 tahun, Pemprov Kalbar tetap optimis menghadapi masa depan sesuai dengan tema yang diusung yakni, Kalbar Melaju, Aman, dan Kondusif.
Dimana telah banyak kemajuan yang dirasakan, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.
Sejalan dengan tema tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson mengungkapkan, upacara peringatan HUT Ke-67 Pemprov Kalbar yang dilaksanakan, Senin (29/1) hari ini, dapat dilihat dari dua sisi.
Pertama, peringatan HUT dapat menjadi momentum untuk merefleksikan diri terhadap apa yang telah dilakukan, dan dicapai selama ini.
Lalu yang kedua, peringatan HUT dapat dipandang sebagai batu loncatan, guna mencapai prestasi yang lebih baik, dan lebih tinggi dari masa sebelumnya.
“Kemajuan dan capaian pembangunan di Kalbar pada saat ini sesungguhnya adalah dedikasi, dan buah perjuangan para pemimpin terdahulu. Mereka memiliki kemampuan leadership, dan manajerial, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan yang ada,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, kemajuan Provinsi Kalbar pada hari ini menurutnya juga adalah buah dari kerja keras bersama.
Yaitu seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di lingkup Pemprov, maupun pemerintahan kabupaten/kota se-Kalbar.
“Hasilnya, kontribusi kita bersama telah terbukti secara nyata memajukan daerah kita tercinta, Provinsi Kalbar,” ucapnya.
Harisson lantas menyebutkan perkembangan indikator makro kinerja umum yang telah dicapai Pemprov Kalbar, pertama, pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar masuk kategori tinggi dengan capaian indeks 70,47 persen.
Kedua, angka pertumbuhan ekonomi Kalbar mencapai 4,27 persen pada triwulan III tahun 2023.
Lalu yang ketiga, sejak tahun 2021 Provinsi Kalbar sudah terbebas dari desa yang berstatus sangat tertinggal.
“Desa Mandiri pun bertambah secara signifikan menjadi 877 desa di tahun 2023,” katanya.
Selanjutnya yang keempat, tingkat pengangguran terbuka Kalbar tahun 2023 sebesar 5,05 persen, di bawah angka nasional yang sebesar 5,32 persen.
Lalu yang kelima, angka kemiskinan tahun 2023 turun menjadi 6,71 persen, di bawah angka nasional sebesar 9,36 persen.
Kemudian yang menjadi perhatiannya saat ini, Harisson mengatakan, pada beberapa kesempatan strategis, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk selalu mengendalikan inflasi.
Serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah, dan mewaspadai dampak penurunan produksi komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Terkait reformasi birokrasi, pemerintah daerah diminta (presiden) untuk menyederhanakan prosedur, dan tata kelola, khususnya perizinan bagi investor, karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
Pemerintah daerah lanjut dia, juga didorong untuk memprioritaskan program penurunan kemiskinan ekstrem, penanggulangan stunting, hilirisasi industri, serta mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi, dan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Salah satunya yakni dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.
Tak hanya itu, untuk pelaksanaan pesta demokrasi yang akan berlangsung serentak pada 14 Februari mendatang, Harisson menerangkan, pemerintah daerah diminta presiden untuk memberikan dukungan kepada KPU dan Bawaslu daerah tanpa melakukan intervensi apapun.
Serta menjaga netralitas ASN selama berlangsungnya proses Pemilu sampai dengan Pemilukada serentak tahun ini.
“Semoga Pemilu dapat berjalan lancar, aman, damai, dan tentram,” ucapnya.
Bertitik tolak dari arahan presiden tersebut, Pemprov Kalbar diakuinya telah berhasil mengendalikan inflasi.
Hasilnya, pada November 2023 angka inflasi Kalbar berada di peringkat ketiga dari 10 provinsi terendah se-Indonesia, yakni dengan angka 2,01.
Harisson menyebutkan, agenda prioritas nasional lainnya adalah menurunkan angka stunting.
Melihat angka prevalensi stunting Kalbar saat ini sebesar 15,49 persen, menurutnya tergolong masih cukup tinggi.
“Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk menggelorakan gerakan Serbu Posyandu, guna memastikan pelayanan kesehatan di Posyandu benar-benar berjalan maksimal,” ajaknya.
Tak cukup sampai di situ, Harisson mengimbau untuk melakukan edukasi gizi, monitoring secara berkala, perkuat kolaborasi lintas sektor, serta pastikan penyampaian laporan aksi penurunan stunting tersedia lengkap, dan tepat waktu.
“Semua upaya ini dalam rangka terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Harisson menuturkan di tahun 2024 ini, Pemprov Kalbar akan terus melanjutkan pembangunan. Diantaranya dengan meningkatkan jalan mantap provinsi melalui APBD 2024.
Kemudian memberikan bantuan keuangan khusus pendidikan kesetaraan kepada kabupaten/kota dalam rangka peningkatan IPM.
Serta melanjutkan gerakan pangan murah, dan operasi pasar, juga upaya lainnya dalam rangka pengendalian inflasi.
“Terkait stunting, dengan melaksanakan program perbaikan gizi, program ODF (Open Defecation Fee), perbaikan sanitasi masyarakat, dan perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Pemprov juga akan berkolaborasi dengan berbagai pihak melalui dana CSR dalam rangka penurunan prevalensi stunting guna mencapai target nasional 14 persen,” tegasnya.
Ia menilai selama 67 tahun Pemprov telah bekerja keras, dan memberikan yang terbaik.
Namun berbagai upaya tetap harus dilakukan dalam mewujudkan, dan menjalankan tugas pemerintahan selanjutnya.
“Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di daerah maka telah disusun Rancangan Awal (RPJPD) yang memuat visi, dan misi Kalbar 20 tahun ke depan,” terangnya.
Adapun visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah Kalbar Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Yang didukung oleh delapan misi, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, serta dukungan sarana prasarana berkualitas yang ramah lingkungan.
“Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut RPJPD diharapkan menjadi simpul yang mengikat seluruh elemen pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa secara khusus Kalbar Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (bar)
Editor : Syahriani Siregar