PONTIANAK - Kepala Dinas Pendidikan dan Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita mendorong agar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat menghadirkan SMP di Desa Tanjung Lokang. Dasarnya aturan Permendikbud Republik Indonesia nomor 72 tahun 2013.
“Saya akan mendorong agar Pemerintah Kapuas Hulu dapat menghadirkan SMP di Tanjung Lokang. Berdasar Permendikbud RI nomor 72 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus, maka pemda yang memiliki daerah terpencil, masyarakat adat terpencil dan yang tidak mampu dari segi ekonomi maka dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus,” ujar Rita, Senin (18/3).
Pendidikan layanan khusus itu bisa berupa sekolah kecil atau sekolah terbuka, dengan minimal siswa tiga orang siswa maka sudah bisa buka kelas filial ini. Gurunya kata Rita tidak perlu banyak, tetapi menyesuaikan saja dengan jumlah siswa. Tidak juga harus guru SMP, namun guru SD juga bisa membantu mengajar di Tanjung Lokang.
Kemudian pendidikan layanan khusus ini tidak perlu banyak membangun sekolah atau ruang kelas baru. Tapi bisa digunakan ruang kelas secara terpadu yang ada di SD Tanjung Lokang. Kalaupun tidak ada ruang kelas bisa digunakan, solusi lain juga bisa menggunakan balai desa buat anak-anak SMP Desa Tanjung Lokang belajar.
Jika dibiarkan persoalan ini maka akan semakin banyak setiap tahunnya anak Tanjung Lokang putus sekolah. Dari informasi yang ia dapat saat ke Tanjung Lokang, dari seratus persen anak-anak Tanjung Lokang lulus SD, hanya lima puluh persen melanjutkan ke menengah pertama. Sisanya tidak melanjutkan sekolah. Berbagai macam alasan, mulai dari orang tua tidak ingin melepas anaknya ke Putussibau karena tidak ada yang mengawasi, sampai ketiadaan biaya.
Agar Tanjung Lokang bisa memiliki SMP, harus ada inovasi dan langkah strategis untuk mempercepat ketersediaan akses pendidikan di daerah terpencil atau pedalaman ini.
“Kami dari provinsi mendorong ini, karena tidak mungkin kita buat PLK SMA disana kalau tidak ada SMP nya,” ujarnya.
Sebelumnya Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat Heri Mustamin mengatakan persoalan ketiadaan Sekolah Menengah Pertama di Desa Tanjung Lokang Kabupaten Kapuas Hulu harus dicarikan solusinya. Menurutnya minimnya keberadaan sekolah di daerah terpencil, turut berpengrauh pada IPM Kalbar yang angkanya belum mencapai 70 persen.
“Dalam penanganan bidang pendidikan ada dua. SD dan SMP ditangani Kabupaten Kota. Sedangkan SMA/SMK ditangani oleh Provinsi,” ujar Heri Mustamin.
Untuk persoalan ketiadaan SMP di Desa Tanjung Lokang Kabupaten Kapuas Hulu ini ranahnya ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Meski begitu pihak provinsi juga tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ini.
Seperti kasus di Tanjung Lokang ini, karena ketiadaan SMP mau tak mau untuk melanjutkannya mereka mesti ke Putussibau. Dengan biaya pendidikan lumayan besar kemudian di sana mereka tanpa pengawasan orang tua, menjadikan kondisi ini memprihatinkan.
Sebelumnya Kepala Desa Tanjung Lokang Martinus menuturkan bahwa anak-anak Tanjung Lokang ingin sekolah setinggi-tingginya. Mereka memiliki cita-cita tinggi. Namun karena aspek kemampun perekonomian masyarakat dan beberapa faktor lainnya, membuat langkah anak Tanjung Lokang terhenti sampai di pendidikan dasar.
“Di sini hanya ada SD, untuk melanjutkan SMP harus ke Putussibau. Disana mereka mesti kos atau tinggal di asrama. Lantas bagaimana kami (orang tua) mau mengontrol anak-anak kami disana,” ungkapnya.
Hadirnya Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar beserta tim ke sini harapannya bisa menjadi jembatan agar ke depan Desa Tanjung Lokang bisa memiliki SMP. Kalaupun tidak memiliki gedung, bisa dibuatkan sekolah satu atap. Sehingga anak-anak SD yang lulus bisa melanjutkan jenjang menengah pertama di Desa Tanjung Lokang. Tidak lagi bersusah payah ke Putussibau. “Kami tidak ingin ada anak putus sekolah di sini,” ungkapnya.(iza)
Editor : A'an