Hari Pertama, Dari Sutarmidji Sampai ke Jakius Sinyor
PONTIANAK - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Barat, menjaring sekaligus membuka pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Periode 2024-2029. Pembukaan pendaftaran berlangsung di kantor DPD Golkar, Gedung Zamrud, Jalan Ahmad Yani, Pontianak Selatan, Senin (22/4). Hari pertama pembukaan, nama Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji periode 2019-2024, menjadi pendaftar terawal yang bertandang ke kantor Beringin Kalbar melalui tim perwakilannya.
Heri Mustamin, Ketua Tim Penjaringan, Bakal Calon Kepala Daerah dari Partai Golkar Kalimantan Barat menyebutkan bahwa, pendaftaran bakal calon kepala daerah dilakukan secara serentak pada 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. "Termasuk juga di DPD Golkar Provinsi Kalbar untuk menjaring Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. Pendaftaran dibuka mulai hari ini, sampai dengan tiga hari," ucapnya di kantor DPD Golkar Kalbar.
Menurut dia, alasan partai Golkar membuka pendaftaran karena Beringin Kalbar dikenal sebagai partai terbuka dan boleh diikuti siapapun termasuk kader internal maupun dari eksternal. Apalagi, Partai Golkar sendiri hanya memiliki sembilan kursi di Parlemen DPRD Kalbar. "Makanya, perlu kerja sama dengan partai lain. Karena itulah, Golkar membuka rekrutmen walaupun dengan waktu singkat dibandingkan dengan partai lain," ujarnya.
Untuk penjaringan Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar sendiri, sedikitnya sudah ada tiga calon yang mengambil formulir. Mereka mengirimkan tim perwakilan, baik untuk mengambil formulir bakal calon Gubernur maupun bakal calon Wakil Gubernur.
Yang pertama mendaftar adalah calon Gubernur Kalbar, Periode 2018-2023, Sutarmidji. Ada juga tim Jakius Sinyor, mantan Kadis PU Kalbar melalui timnya mengambil formulir bakal calon Wakil Gubernur Kalbar. Selanjutnya tim dari Muda Mahendrawan, mantan Bupati Kubu Raya juga ikut ambil formulir. "Sementara nama-nama lain, mungkin hari ini atau besok," jelasnya.
Selain itu, ada juga dari perwakilan dari Kabupaten Kapuas HUlu yang mendaftar sebagai bakal calon Wakil Gubernur Kalbar. Namun, siapa namanya, Heri belum dapat memastikan. "Ada tim perwakilannya datang dan menghubungi, Kita tunggu sampai pukul 15.00 Wib," ujarnya.
Heri memastikan, pendaftaran atau pengambilan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tidak memungut biaya atau mahar apapun. Namun, Partai Golkar memang sangat punya dasar kuat dalam mengusung bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur. "Salah satunya, kami tidak meraba-raba tetapi perlu melalui proses survei," ujarnya.
Karena tidak ada mahar atau biaya pendaftaran, Partai Golkar membebankan proses surveinya memakai lembaga survei terkenal di Jakarta. "Untuk biaya survei, kami bebankan kepada bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Mereka bisa lakukan secara royongan," jelas dia.
Partai Golkar sendiri tak sembarangan dalam menentukan lembaga survei. Tentunya memakai lembaga kredibel yang dipercaya hasilnya. Partai Golkar Kalbar juga menjalin berbagai kerja sama dengan lembaga survei. Namun, untuk di Kalimantan Barat, kebagian LSI.
"Pertanyaannya kan kini, kalau bakal calon serius maju, tentu mau di survey untuk mengukur kekuatan dan kelemahannya. Tentunya juga dikenakan biaya. Dan bisa dilakukan secara gotong royong," terangnya.
Lebih jauh dikatakan bahwa proses survei menjadi tolak ukur Partai Golkar dalam mengambil keputusan untuk siapa pun yang diusung. "Survei sebagai salah satu basis data kuat kita mengajukan bakal calon Kepala Daerah baik Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota," jelasnya.
Di satu sisi, Heri juga memastikan bahwa semua partai bakalan memprioritaskan kader sendiri. Ini sama dengan partai-partai lain di Kalbar. "Tapi di Golkar, tidak menutup kemungkinan untuk non kader bisa memakainya. Tetapi kajiannya adalah hasil survei benar-benar dapat dijadikan acuan. Apalagi ongkos politik sangat tinggi di Pilgub nanti," jelasnya.
Lebih jauh dikatakannya bahwa pengembalian berkas formulir pendaftaran atau penjaringan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan 26 sampai 27 April. Diharapkan sekali untuk berkas pengembalian dilakukan langsung oleh bakal calon Gubernur atau Wakil Gubernur secara langsung.
"Kalau nantinya proses mengembalikan berkas formulir pendaftaran saja tidak mau, maka boleh dibilang tak serius. Namun, kita optimis berkas akan dikembalikan langsung oleh bakal calon kepala daerah bersangkutan," pungkas dia.(den)
Editor : A'an