PONTIANAK - Ketua DPD Demokrat Kalimantan Barat, sekaligus anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Demokrat Kalbar, Ermin Elviani sudah lama menerima keluhan sekaligus pengaduan ribuan tenaga Nakes (Tenaga Kesehatan) yang bekerja di RSUD Soedarso, RSJ Sungai Bangkong dan RSJ Singkawang, terkait Pemotongan Tunjangan Penghasilan (TPP) hingga mencapai 52 persen. Dia pun meminta polemik ini tidak terlalu lama bergulir dan rentan berimplikasi terhadap tenaga pelayanan kesehatan di Kalbar.
"Jika masalah ini tidak dituntaskan, maka bakalan rentan berimplikasi terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit.
Sementasa nakes sendiri adalah garda dan gerbang terdepan pelayanan kesehatan. Tidak boleh, hak-hak mereka kita abaikan," ucapnya baru-baru ini di DPRD Kalbar.
Menurutnya.
Menurutnya keluhan ini sesungguhnya sudah lama terjadi. Bahkan informasinya lebih dari separoh yang terjadi pemotongan. Sementara proses anggaran di DPRD Kalbar beberapa waktu lalu, aman dan terkendali untuk ribuan nakes di Kalbar.
"Anehnya kenapa TPP nakes dipotong. Padahal dana tersebut sangat dibutuhkan mereka," ucapnya. "Kabar miringnya, untuk para pimpinan justru menerima lebih," timpal dia.
Ermin yang karib disapa Evi menambahkan bahwa pemotongan TPP, justru membuat resah nakes, yang merupakan pegawai. Dikhawatirkan tak terakomodir berimplikasi terhadap semangat kerja mereka. Apalagi, TPP sendiri, merupakan hak pegawai dan diatur dalam peraturan. Nakes juga adalah pekerja rentan yang kesejahteraan mereka wajib mendapat perlindungan pemerintah melalui tunjangan penuh.
"Mereka (nakes) kan sangat beresiko terpapar penyakit. Sudahlah TPP mereka kecil, tetapi dipotong lagi. Bedanya penelurusuran tim DPD Kalbar, justru tenaga non nakes yang tidak rentan atau beresiko tertular penyakit justru nilai TPP nya lebih besar," ucapnya.
Ermin kemudian mencontohkan bahwa para nakes yang sebelum pemotongan dilakukan, mereka mendapat TPP beragam. Nilainya ada yang 1,5,2 hingga Rp3,5 juta.
Namun dampak pemotongan yang dilakukan, justru nilainya sangat jauh. Para nakes justru hanya mendapat 48 persen TPP. Nilainya kecil sekali di tengah harga barang dan jasa yang justru tidak pernah turun.
"Rasa-rasanya tak memenuhi rasa keadilan. Para nakes bekerja sebagai garda terdepan saat Covid-19 beberapa tahun lalu. Sekarang menjadi garda terdepan melayani masyarakat. Anehnya, hak-hak mereka malah dipotong.Sementara kalau mereka telat masuk tak dibayar, lebih dari jam kerja tak dihitung," ucap Ermin.
Dia menambahkan seandainya terjadi pemotongan, Evi meminta berharap pemotongan tersebut dilakukan dengan perhitungan cermat. Sehingga tak merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, RDP dengan Dirut Rumah Sakit, Kepala Keuangan termasuk Sekda Kalbar khusus membahas persoalan ini.
"Hari ini (kemarin), kami rapat sore hari. Harus ada penjelasan dan jalan keluar. Kedua jangan main ancam pindah-pindahkan bagi para nakes yang memperjuangkan haknya. Kami (DPRD Kalbar) akan kawal sampai tuntas," pungkas Ermin.
Sementara, Rapat Dengar Pendapat antara Pemprov Kalbar, Dirut Soedarso masih berlangsung alot, Senin sore di Gedung DPRD Kalbar. DPRD Kalbar terus mencecar hingga mencari solusi terkait polemik TPP yang sudah berlangsung lama ini.(den)
Editor : A'an