Pelantikan dilaksanakan di Balai Petitih, Kantor Gubernur, Kamis (20/6). Pj Bupati sebelumnya Romi Wijaya mengundurkan diri karena akan mengikuti kontestasi Pilkada 2024.
Pj Gubernur, Harisson menyampaikan, pelantikan Pj Bupati Kayong Utara ini merupakan tindak lanjut atas Pj Kepala Daerah Kayong Utara yang mengundurkan diri sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Kepala Daerah.
Sebagai penggantinya telah ditunjuk penjabat baru yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kayong Utara hingga dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara terpilih hasil Pilkada 2024.
"Seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Romi Wijaya (pj bupati sebelumnya) mengajukan pengunduran diri kepada Mendagri karena beliau sebentar lagi sudah harus mengikuti pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kayong Utara. Pengunduran diri beliau disetujui dan selanjutnya dilakukan pemilihan Penjabat Bupati Kayong Utara yang baru yang dipilih oleh presiden dan Mendagri. Itu adalah Pak Alfian," ungkapnya.
Selaku wakil pemerintah pusat di daerah, Harisson mengucapkan terima kasih atas semua darma bakti Romi Wijaya beserta istri yang selama ini menjabat sebagai Penjabat Bupati Kayong Utara dan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kayong Utara.
"Setelah ini Pak Romi Wijaya akan menjabat lagi sebagai sekretaris daerah (sekda), lalu nanti bulan Agustus akan memasuki masa pensiun dini," jelasnya.
Kemudian, dirinya mengingatkan kepada Pj Bupati Kayong Utara, Alfian bahwa beberapa bulan ini akan menghadapi pilkada.
Oleh karena itu, Pj Bupati diharapkan benar-benar mempersiapkan koordinasi bersama Forkopimda, KPU, dan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan pilkada.
Harisson berharap Pj Bupati, Alfian dapat menjalankan tugas dengan serius, terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kayong Utara melalui UMKM, yang akan berdampak positif pada peningkatan perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.
Dalam kapasitas gubernur selaku wakil pemerintah pusat, orang nomor satu di Kalbar itu mengingatkan beberapa hal penting yang menjadi atensi Presiden RI dan Mendagri. Hal penting dimaksud antara lain soal inflasi.
Seluruh pemerintah daerah dituntut mampu untuk mengendalikan inflasi.
Berdasarkan data terbaru Kalbar, inflasi month-to-month pada bulan Mei 2024 turun menjadi 0,16 persen, namun Inflasi year-on-year sedikit naik menjadi 2,84 persen. Sementara data inflasi Kayong Utara MtM sebesar 0,14 persen, dan YoY sebesar 3,33 persen.
Lalu yang kedua, seluruh pemerintah daerah dituntut untuk mampu dalam menurunkan angka pengangguran.
Berdasarkan data, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalbar tahun 2023 berada di 5,05 persen yang mengalami penurunan sebesar 0,06 persen dari tahun 2022 pada angka 5,12 persen.
Sisi positifnya, lanjut dia, TPT Kayong Utara Tahun 2023 mencapai 3,04 persen (lebih rendah dari provinsi).
Ketiga, seluruh pemerintah daerah dituntut untuk mampu dalam penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Dalam penanganan kemiskinan, penduduk Provinsi Kalbar yang mengalami kemiskinan ekstrem menurun menjadi 34.982 orang atau 0,99, berkurang sebanyak 38.360 jiwa atau 0,42 persen dari tahun 2022.
Angka ini berada di bawah angka nasional sebesar 1,12 persen.
Keempat adalah penurunan stunting dengan target pada tahun 2024 sebesar 14 persen.
Berdasarkan data Sizi Terpadu (EPPGBM) yang mendapatkan intervensi, sampai Mei 2024, jumlah balita stunting di Provinsi Kallbar yang ditemukan sebanyak 24.013 anak, telah diintervensi sebanyak 14.892 anak, dan yang berhasil lepas stunting sebanyak 9.121 anak, atau capaian sebesar 61 persen.
"Khusus di Kabupaten Kayong Utara, perlu peningkatan lagi di mana balita lepas stunting baru mencapai 289 anak dari 711 balita stunting yang ditemukan," katanya.
Yang terakhir, penjabat kepala daerah diminta mendukung Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 dengan memastikan seluruh pembiayaan pilkada telah dialokasikan dan disalurkan kepada para pihak.
Selain itu, pj kepala daerah juga diharapkan dapat menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Jadi, tugas-tugas seperti inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengurangan pengangguran terbuka, percepatan investasi dengan mempermudah perizinan dan UMKM benar-benar dijalankan dengan serius," pungkasnya.
Kegiatan pelantikan kemarin dirangkaikan dengan Pelantikan Pj Ketua TP-PKK Kabupaten Kayong Utara, Pj Ketua Dekranasda Kayong Utara, Pj Ketua Bunda PAUD Kayong Utara oleh Pj Ketua TP-PKK Kalbar, Windy Prihastari.
Turut hadir Forkopimda Kalbar, Forkopimda Kabupaten Kayong Utara, Pengurus TP-PKK Provinsi Kalbar, dan Pengurus TP-KKK Kabupaten Kayong Utara. (bar/r)
Editor : Syahriani Siregar