Dengan adanya data tersebut, maka para lansia dan disabilitas bisa diusulkan untuk menerima bantuan.
Demikian dikatakannya usai menyerahkan bantuan atensi secara simbolis dari Sentra Antasena Magelang Kemensos di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, kemarin.
Dia mengatakan, bantuan yang diberikan ini sebanyak 409 paket bantuan asistensi rehabilitasi sosial berisi sembako dan perlengkapan mandi dari Sentra Antasena Magelang Kementerian Sosial yang disalurkan bagi warga lansia dan disabilitas di Pontianak.
Dari jumlah 409 paket tersebut, 207 untuk klaster disabilitas dan 202 klaster lansia.
Diakuinya tidak seluruh lansia dan disabilitas mendapat bantuan karena keterbatasan.
Namun dia berharap jajaran camat dan lurah terus memonitor warga lansia dan disabilitas di wilayahnya yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan untuk selanjutnya diusulkan.
“Mudah-mudahan dari Sentra Antasena bisa membantu para warga lansia dan disabilitas sehingga mereka turut merasakan perhatian dari pemerintah,” katanya.
Dia juga berpesan kepada warga lansia dan disabilitas apabila merasa sakit agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas.
Apalagi bagi lansia, bisa mendatangi posyandu lansia yang ada di wilayahnya masing-masing.
“Kalau memang ada lansia yang mungkin tidak mampu untuk datang ke posyandu, saya minta petugas posyandu yang mendatangi warga lansia yang sakit untuk diperiksa kesehatannya,” ucapnya.
Ani Sofian mengatakan, banyak kebijakan dan program Pemerintah Kota Pontianak yang langsung menyentuh masyarakat, seperti bantuan operasional RT dan RW, bantuan guru ngaji tradisional, petugas fardhu kifayah, posyandu dan bansos uang tunai kepada keluarga miskin dan masih banyak lagi bantuan-bantuan lainnya.
“Mudah-mudahan Pemkot Pontianak terus bisa memberikan sentuhan kepada masyarakat Kota Pontianak yang masih belum beruntung dari aspek ekonomi,” imbuhnya.
Hendra dari Sentra Antasena Magelang menjelaskan, bantuan Atensi ini merupakan salah satu program Kemensos RI, selain PKH atau BPNT.
Bantuan Atensi ini berbagai macam bentuknya. Pemberian bantuan saat ini adalah pemenuhan penambah kebutuhan nutrisi harian untuk disabilitas dan lansia.
“Isi paketnya sembako dan perlengkapan mandi. Khusus lansia tambahannya minyak angin, susu khusus untuk tulang. Sedangkan bagi disabilitas lebih kepada penguatan fisik, seperti vitamin,” jelasnya.
Bantuan Atensi ini sudah bergulir sejak tahun 2021. Dengan adanya bantuan Atensi ini diharapkan masyarakat semakin merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat.
“Bantuan secara keseluruhan sebanyak 409 paket bagi lansia dan disabilitas yang tersebar di enam kecamatan di Kota Pontianak,” terang Hendra.
Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati menuturkan, bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat ini berdasar data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dalam hal ini RT, terkait dengan kondisi masyarakat miskin yang ada di Pontianak.
“Memang disadari bantuan ini belum mencakup keseluruhan jumlah lansia dan disabilitas yang ada di Kota Pontianak karena keterbatasan yang ada,” sebutnya.
Namun demikian, ia berharap pihak kecamatan dan kelurahan untuk proaktif menyampaikan data-data warga yang memang dari keluarga kurang mampu dan masuk dalam kategori lansia dan disabilitas agar bisa diberikan bantuan dari berbagai program yang ada.
Ia menambahkan, untuk sementara ini dari hasil asesmen yang dilakukan petugas pekerja sosial dari Dinsos Kota Pontianak, baru mendapatkan sekitar lima ribu lansia dan disabilitas.
“Data-data ini selain diperoleh dari RT di lingkungan warga, ada juga usulan secara pribadi, atau merupakan hasil penjangkauan pekerja sosial dari Dinsos Kota Pontianak yang turun ke lapangan,” tutupnya.
Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mengatakan kaitan dengan data masyarakat tak mampu, disabilitas dan lansia harusnya Pemkot Pontianak melalui dinas terkait sudah memiliki data valid. Kata Satar data penerima bantuan ini harus dikunci.
Dengan demikian ketika pemberian bantuan mereka bisa mendapatkannya.
Jika dinas terkait hanya menunggu data dari Camat dan Lurah, dirasa dia akan banyak data yang terlewatkan di lapangan.
Alhasil, ketika bantuan diberikan mereka justru tak dapat. Padalah dan seharusnya sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkan bantuan itu.
Apalagi jika Camat dan Lurah tak aktif turun ke masyarakat. Bagaimana bisa mendapatkan data tersebut, jika mereka hanya duduk di meja kantor.
“Saya rasa ini harus jemput bola. Dinas terkait mestinya turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenarannya,” tandasnya. (iza)
Editor : Syahriani Siregar