PONTIANAK - Pemprov Kalimantan Barat menerima kunjungan Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan disabilitas khususnya di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan se-Kalbar.
Pj Gubernur Kalbar Harisson mengatakan, pertemuan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemprov dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan dan bidang pendidikan.
“Keberadaan ULD di suatu institusi, berperan penting dalam menyediakan akses dan layanan bagi disabilitas, selain bagi kaum disabilitas sendiri, juga untuk mengenalkan hak-hak mereka pada orang awam. Sehingga terciptalah kondisi yang kondusif bagi disabilitas,” ungkap Harisson saat menerima kunjungan Komnas Disabilitas di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (29/8).
Dia juga menegaskan bahwa Pemprov Kalbar mendukung rencana pembentukan ULD tersebut. Sebab, ia menilai kegiatan advokasi juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman sekaligus menjalin komitmen dengan pemangku kebijakan.
“Kami harapkan adanya percepatan pembentukan ULD-ULD se-Kalbar. Karena keberadaan ULD di suatu kantor dan sektor seperti ketenagakerjaan dan pendidikan akan menjadi pengungkit utama dalam meningkatkan pelayanan bagi disabilitas. Ketika pelayanan disabilitas baik, maka kita telah mewujudkan kesetaraan, sekaligus memberikan harapan tumbuhnya kemandirian dan kesejahteraan bagi disabilitas,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komnas Disabilitas Deka Kurniawan memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalbar atas pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Ia melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar, berdasarkan informasi Dinas Ketenagakerjaan, sudah cukup baik.
“Dimana sudah bersiap-siap melaksanakan salah satu mandat Undang-Undang membentuk ULD, yakni ULD untuk ketenagakerjaan yang sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Ini merupakan bagian-bagian yang sangat menggembirakan bagi kami," katanya.
Adapun audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kalbar, serta beberapa penyandang disabilitas yang ada di wilayah Kalbar. Hadir pula Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalbar, serta Organisasi Penyandang Disabilitas yang mewakili seluruh disabilitas di Kalbar. (bar/r)
Editor : A'an