PONTIANAK - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat, Arif Satria menekankan pentingnya menjaga demokrasi secara substansial dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). "Demokrasi harus didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan, bukan hanya prosedural semata. Pilkada harus menjadi ajang untuk menilai kompetensi dan komitmen calon dalam memajukan bangsa," ujarnya saat hadir di Musyawarah Wilayah (Musywil) V ICMI Orwil Kalbar, Jumat (30/8).
Satria juga menekankan pentingnya netralitas ICMI dalam proses politik, terutama dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada). ICMI diharapkan tidak terlibat dalam politik praktis, melainkan berpolitik secara moral dengan mengawal proses demokrasi di Kalbar agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Satria menegaskan perlunya inspirasi optimisme untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Menurut Satria, gagasan yang muncul jangan hanya sekadar wacana, tetapi harus melakukan langkah-langkah transformasi yang nyata dengan bersinergi bersama para pemangku kepentingan di Kalbar untuk membangun provinsi ini secara berkelanjutan.
"ICMI harus mengerahkan semua energi dan ide-ide terobosan untuk membantu Kalbar, terutama dalam menciptakan keadilan dan kelestarian lingkungan. Ini merupakan modal penting bagi kemajuan daerah ini," ujar Satria dalam sebuah pernyataan.
Dalam konteks regenerasi kepemimpinan, Satria berharap pemuda ICMI di Kalbar dapat menghasilkan talenta unggul yang siap menghadapi era digital. "ICMI harus memiliki program kepemimpinan digital untuk anak muda, sehingga mereka siap memimpin di berbagai sektor di masa depan," tambahnya.
Wakil Ketua Umum ICMI Pusat, Priyo Budi Santoso, mengharapkan agar Pilkada di Kalimantan Barat (Kalbar) berlangsung dengan semangat demokratis, namun tetap menjaga kondusivitas. Ia menegaskan pentingnya menghormati hasil pemilihan, siapa pun yang terpilih. Menurutnya, sebagai pimpinan ICMI, penting untuk memastikan bahwa demokrasi dijalankan dengan baik, di mana kompetisi dan kampanye dilakukan dengan bebas namun tetap menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Priyo menilai bahwa semua calon adalah figur terbaik Kalbar yang harus dihormati, dan politik harus mampu mewakili keberagaman masyarakat.
Priyo juga menjelaskan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan terobosan yang telah mengubah peta politik Pilkada secara dramatis. Sebelumnya, jumlah calon terbatas, namun kini dengan adanya klausul baru membuat semua partai, terlepas dari lolos atau tidak punya kesempatan mengusung calon. Priyo memperkirakan bahwa hal ini mungkin berdampak pada pemilihan presiden mendatang, yang kemungkinan akan menghadirkan kontestasi yang lebih beragam.
"Kalau ada yang gugat MK kemudian menggunakan kebijakan ini untuk Pilpres," katanya. Kalau itu terjadi, lanjut dia kontestasi pilpres nantinya lebih berwarna karena banyak figur yang bermunculan.
Priyo mengingatkan bahwa meskipun banyak calon dan perubahan yang terjadi, penting bagi masyarakat untuk tidak merasa lelah atau apatis terhadap demokrasi. Sebaliknya, ia berharap agar proses demokrasi berjalan dengan penuh semangat dan kegembiraan, menjadikannya sebagai pesta demokrasi yang positif dan menyenangkan.
Musyawarah Wilayah (Musywil) V Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Kalimantan Barat (Kalbar) digelar
untuk memperkuat peran dan kontribusinya dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan mendukung kemajuan bangsa dengan pendekatan yang cermat dan terencana.
Ketua Pengurus ICMI Orwil Kalbar, Thamrin Usman, mengungkapkan acara ini menjadi momentum bagi ICMI untuk menyampaikan gagasan positif, dan evaluasi kinerja selama ini. Mengangkat tema Peran ICMI dalam pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia bermartabat, inklusif dan kompetitif. Musywil V ICMI Kalbar menjadi wadah penting untuk menyampaikan ide-ide dan peringatan agar sistem demokrasi dapat berfungsi dengan optimal, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Kalbar.
"Dari situ kami akan merekomendasikan dengan mempertimbangkan situasi riil baik di daerah maupun nasional. Rekomendasi ini tentu kami harapkan jadi buah pikir, jadi konsep kita untuk membangun daerah ini,
maupun negara," jelasnya.
Thamrin juga memberi pandangannya mengenai sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Menurut Thamrin, sistem demokrasi yang ada saat ini dapat dianggap sebagai "barang impor" yang memerlukan penyesuaian dengan kondisi lokal.
Thamrin menekankan pentingnya adaptasi terhadap sistem demokrasi agar sesuai dengan budaya. Kenapa budaya? Karena budaya itu ungkapan dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Ia berpendapat bahwa jika demokrasi tidak diadaptasikan dengan baik, maka akan menjadi masalah bagi masyarakat.
"Demokrasi yang sudah kita terima harus disesuaikan dengan kondisi kita yang benar, yang objektif harus dipertahankan sementara yang subjektif atau negatif jangan kita terima atau kita masukkan," ujar Thamrin.
Dalam konteks Pilkada, Thamrin Usman memberikan peringatan bahwa sistem demokrasi harus dijalankan dengan jujur dan amanah untuk memastikan pemilihan pemimpin yang kompeten dan terpercaya. Ia menegaskan bahwa jika prinsip-prinsip ini tidak dipegang, maka pesta demokrasi bisa kehilangan arah dan tujuannya tidak tercapai.
Thamrin juga mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah harus menghindari praktik dinasti dan memastikan bahwa proses demokrasi benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.ICMI Orwil Kalbar berkomitmen untuk menyuarakan pesan ini dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dengan baik. (mrd)
Editor : A'an