PONTIANAK - DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat angkat bicara terkait isu liar, kampanye hitam, narasi tak mendasar, dan bahasa terkesan memojokan bagi Beringin Kalbar terkait pembacaan Pandangan Umum (PU), soal usulan mencabut jabatan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Golkar Kalbar, Ria Norsan. Kebetulan yang membacakan adalah Ketua DPD AMPI Kalbar, Arief Rinaldi, yang juga putra calon Gubernur Kalbar, Ria Norsan yang maju dari partai berbeda, sebagai calon Gubernur Kalbar 2025-2030. Golkar sendiri merasa dirugikan dan berdampak terhadap pasangan Didi-Midji di Pilgub Kalbar 2024 dan kepala daerah lain yang diusung pilkada Kabupaten dan Kota di Kalbar.
"Perlu kami sikapi pertanyaan-pernyataan liar di medsos-medsos, salah satu Pandangan Umum di agenda Rakerda-Rapimda Golkar Kalbar. Kebetulan disampaikan salah satu kader partai dan Ketua AMPI Kalbar. Namun di medsos-medsos, pemberitaannya terkesan memojokan ketua kami (Maman Abdurahman, Ketua DPD Golkar Kalbar) dan calon kepala daerah yang kami usung. Seolah-olah pembacaan tersebut dipaksakan bahwa Arief Rinaldi, anak dari calon Gubernur Kalbar, Ria Norsan disuruh membaca. Padahal tidak begitu. Perlu digaris bawahi kaitan PU, usulannya datang dari Organisasi Mendirikan, Didirikan, Sayap Partai, dan Hasta Karya Partai Golkar, yang telah menyepakati bahwa yang membacakan dari AMPI Kalbar. Kebetulan Ketua AMPI Kalbar, adalah Arief Rinaldi," ucap Sekretaris DPD Golkar Kalbar, Prabasa Anantatur memberikan penjelasan sekaligus Jumpa Pers di Kopi Aming, Jalan Veteran bersama pengurus Hasta Karya, Sayap Partai, Organisasi Mendirikan dan Didirikan Partai Golkar Kalbar, Kamis(12/9) sore.
Menurut Prabasa, sebenarnya mekanisme pembacaan PU adalah setiap ormas didirikan, mendirikan, sayap dan hasta karya boleh menyampaikan pendapat masing-masing. Hanya memang karena masalah waktu, mereka menyepakati yang membacakan adalah AMPI Kalbar. Siapa yang membacakan PU di Rakerda-Rapimda tersebut, juga tak ada yang dipaksa atau menyuruh. Kebetulan juga posisi pimpinan sidang (Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD Golkar) berada di depan. "Namun anehnya, berkembang di medsos terkesan memojokan bahwa saudara Arif Rinaldi disuruh Ketua Golkar Kalbar. Padahal itu hasil musyawarah dan mufakat. Datangnya dari mereka," jelasnya.
Prabasa juga mengatakan ada juga framing jawaban yang mengatakan dan terkesan memberikan penegasan bahwa Arif sendiri yang tiba-tiba mau. "Dan ternyata arahnya untuk membangun kesan dizalimi," ucap dia.
Lebih lanjut dikatakan Prabasa bahwa pemberitaan-pemberitaan beredar diolah di medsos-medsos justru menjadi semakin liar dan sangat menyudutkan Partai Golkar Kalbar. Beringin Kalbar berpendapat ini adalah intrik-intrik tak benar menghadapi pilkada serentak 2024.
"Jangan seperti itulah berpolitik. Lihat realitanya sekarang. Ini sudah sudah diklarifikasi saudara Arif Rinaldi sendiri. Silahkan tanya, apakah benar dipaksakan Golkar Kalbar membacakan PU di Rakerda-Rapimda tersebut ?" ucapnya setengah bertanya.
Prabasa melontarkan protesnya karena berita di media sosial, juga tak memiliki narasumber resmi. Akan tetapi sudah menyebar kemana-mana menjadi bahan kampanye hitam. Justru yang beredar sekarang adalah isu-isu menyesatkan dan tak benar. Golkar merasa terzolimi. "Stop lakukan itu. Partai Golkar sudah berpengalaman mengikuti pilkada. Jangan sampai digiring seperti ini," pintanya.
"Ini saya harus garis bawahi. Makanya, hari ini (kemarin) Ormas mendirikan seperti MKGR Soksi, Kosgoro, Hasta Karya, Ampi, Satker Ulama, sengaja saya kumpulkan," lanjutnya.
Wakil Ketua DPRD Kalbar di hadapan wartawan ini juga kembali menggaris bawahi bahwa PU yang dibacakan AMPI Kalbar di acara Rakerda-Rapimda sebelumnya, bukannya memecat sebagai kader. Tetapi posisi Ria Norsan, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Golkar Kalbar diusulkan dicabut jabatannya. "Itu sudah jelas ya, bahasanya diusulkan dicabut sebagai Ketua Wantim. Alasannya pak Ria Norsan mencalonkan diri dari parpol lain. Pencabutan usulan Ketua Wantim juga atas usulan anggota Dewan Pertimbangan lain. Kemudian setelah dibacakan dilemparkan kembali ke peserta Rakerda-Rapimda. Ketika semua kompak menyetujui, kami selaku pimpinan langsung mengetuk palu," jelasnya.
Terpisah, Arief Rinaldi, Ketua DPD AMPI Kalbar sekaligus anggota DPRD Kalbar memberikan bantahan, penjelasan sekaligus klarifikasi terkait PU yang dibacakan di acara Rakerda-Rapimda Golkar, dan sedang viral di media sosial. "Perlu diketahui masyarakat bahwa hasil Rapimda-Rakerda adalah hasil mufakat dari Hasta Karya dan juga organisasi sayap partai yakni AMPG dan KPPG. Hasilnya memilih organisasi Hasta Karya yakni AMPI Kalbar untuk membacakan hasil Pandangan Umum Rakerda-Rapimda tersebut. Makanya, sebagai Ketua AMPI Kalbar, saya membacakan di depan forum. Saya juga sebagai kader partai Golkar, harus tegak lurus dan loyal dengan kebijakan Partai Golkar," ucapnya dalam siaran rekam suara kepada pengurus Golkar Kalbar.
Dalam video beredar sebelumnya di acara Rakerda-Rapimda, Arif Rinaldi memang membacakan Pandangan Umum (PU) organisasi mendirikan, didirikan dan organisasi sayap Partai Golkar Kalbar di acara Rakerda-Rapimda 2024. Isi PU nomor 1 adalah memperhatikan perkembangan politik di Kalbar, dimana muncul nama-nama kuat sebagai calon kepala daerah masa jabatan 2025-2030 dan arahan DPP Partai Golkar tentang Pilkada serentak 2024, maka Partai Golkar harus mampu menyuarakan dan mendengarkan keinginan masyarakat Kalbar bersesuaian dengan doktrin Golkar yakni karya-kekaryaan.
"Ini agar menyokong dan tumbuh berkembangnya simpatisan partai golkar, maka dengan ini organisasi Hasta Karya dan sayap organisasi Golkar Kalbar, menyampaikan pandangan dan mengusulkan mencabut keputusan Rakerda-Rapimda tahun 2023 tentang penetapan Maman Abdurahman sebagai calon Gubernur Kalbar. Dan selanjutnya memberikan mandat penuh kepada Sutarmidji-Didi Haryono sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2024-2030, sebagaimana B1.KWK diterbitkan DPP Partai Golkar," ucapnya.
Kemudian poin kedua, Arif meminta perhatian kemudian membacakan isi PU. Yakni mencabut posisi bapak Drs Haji Ria Norsan sebagai Ketua Dewan pertimbangan DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar dan selanjutnya mengusulkan Irjen Pol (Purn) Didi Haryono, SH, MH sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kalbar. Nomor ketiga mendukung keputusan munas Partai Golkar tahun 2024 dan seluruhnya.
Golkar Juga Klarifikasi Isu "Kedaerahan" Yang Viral.
Di sisi lain, Prabasa Anantatur juga meminta masyarakat membaca pernyataan Ketua DPD Golkar Kalbar (Maman Abdurahman) di media harusnya secara utuh. "Pak Ketua Golkar itu bicara jelas kok. Jangan kaitkan isu menghadapi Pilkada selalu menonjolkan kedaerahan, kesukuan. Ini berdampak Kalbar bakalan susah maju kalau selalu menonjolkan soal etnis," ucapnya.
Prabasa menyebutkan bahwa maksud pernyataan Ketua Golkar DPD Golkar Kalbar, kalau mau maju sebarkanlah visi-misi untuk masyarakat seperti apa. Jangan selalu bawa isu kedaerahan atau kesukuan. Sebab di Pilkada, isu-isu tak pantas tersebut selalu dibawa-bawa. Apalagi siapapun nantinya terpilih lima tahun ke depan, adalah bagaimana membangun Kalbar lebih maju, berkembang setiap kabupaten dan kotanya.
"Intinya pakm ketua kemarin meminta di Pilkada Kalbar, jangan bawa kau merasa paling muslim, paling, melayu, paling dayak atau paling terdepanlah. itu tak bagus. Kalau mau bertanding, ayo berkonstelasi secara jujur, adil tanpa membawa embel-embel kedaerahan," ucapnya.
"Apalagi Golkar sebagai parpol nasionalis, karya-kekaryaan selalu mengedepankan semua golongan, kelompok dan apapun adalah sama, merata dan adil. Itu yang dimaksud pak ketua kami," pungkas dia.(den)
Editor : A'an