PONTIANAK - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Barat Marjani membuka kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar Tahun 2024, Senin (30/9).
Pelatihan tersebut diikuti sebanyak 40 orang yang merupakan bendahara pengeluaran, atau calon bendahara pengeluaran Tahun Anggaran (TA) 2025 pada masing-masing perangkat daerah.
Marjani menjelaskan, adapun tujuan kegiatan tersebut adalah agar bendahara pengeluaran mampu untuk mengelola keuangan sesuai dengan tugas, dan fungsinya.
Selain sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga diharapkan dapat merealisasikan dengan baik prosedur-prosedur teknis dalam kegiatan pengelolaan keuangan. "Sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemprov Kalbar menjadi lebih baik," ungkap Marjani saat memberikan sambutan.
Menurutnya, di era reformasi saat ini, pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut bertujuan untuk mewujudkan good governance, dan clean goverment dengan melakukan tata kelola keuangan yang baik secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Juga dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
"Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, dan setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), dengan berpedoman pada peraturan pemerintah," jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan dia, pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dengan baik dalam suatu negara. Itu karena keuangan daerah bisa menjadi alat untuk mengembangkan perekonomian, serta untuk mewujudkan cita-cita daerah. Maka dari itu, dikatakan dia, pengelolaan keuangan daerah harus dapat dikelola, dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
"Tentunya dalam pengelolaanya tidak lepas dari peran seorang bendahara. Pengelolaan keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan profesi bendahara pengeluaran, karena tugas dari seorang bendahara pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD," paparnya.
Marjani menambahkan, bendahara pengeluaran merupakan kunci sentral dalam pengelolaan, dan tanggungjawab masalah keuangan daerah. Sehingga untuk menduduki jabatan tersebut dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi. Dengan memahami tugas dan fungsinya tersebut bendahara pengeluaran dapat menghilangkan ataupun meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya.
"Sehingga dapat menghindarkan bendahara pengeluaran dari masalah terjadinya kerugian keuangan negara akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang," harapnya. (ndo/ser)
Editor : A'an