PONTIANAK - Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan di Kalimantan Barat harus terus dimaksimalkan. Untuk itulah sinergi antara lembaga perlu dilakukan.
Hal inilah yang melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan Workshop dan Coffee Talk Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD Kesehatan serta BUM Desa yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat, bekerja sama dengan Bank Kalbar. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bank Kalbar, Rabu (10/10).
"Kami berharap melalui Workshop dan Coffee Talk ini, tata kelola BUMD, BLUD, dan BUMDes di Kalimantan Barat semakin baik dan berkontribusi nyata dalam menggerakkan perekonomian," kata Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi.
Rokidi menyampaikan apresiasi inisiatif BPKP Kalbar dalam mendorong peran BUMD, BLUD, dan BUMDes dalam membangun Kalimantan Barat. ”Kami sangat-sangat apresiasi kegiatan ini. Pak Rudi kepala BPKP Kalimantan Barat tahun depan juga melaksanakan hal yang sama,” imbuhnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, yang diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Barat melalui peran BUMD, BLUD, dan BUM Desa.
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, dalam kesempatan tersebut menyatakan pentingnya peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi pedesaan. BUMDes menurutnya harus mampu melihat peluang di setiap daerah dan memiliki jiwa entrepreneurship.
“Dengan begitu, potensi desa dapat berkembang dan menghasilkan lebih banyak pendapatan,” katanya.
Harisson mengatakan, BUMdesa harus berjiwa entrepreneurship dalam rangka mengembangkan potensi yang ada dapat menarik pendapatan. Dengan pendapatan tersebut, diharapkan dapat menggerakan roda perekonomian desa.
“Sehingga meningkatkan peran serta BUMdesa dalam mensejahterakan masyarakat di desanya itu yang kita harapkan untuk BUMD bumi mereka harus membuktikan mencapai target mereka harus mencapai target
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, juga menyampaikan pandangannya. Menurutnya, forum ini menjadi sarana untuk memacu pengelolaan korporasi daerah agar memiliki performa tinggi, terutama dalam aspek tata kelola, manajemen risiko, dan desain kinerja.
"Melalui pembenahan di sisi governance dan manajemen risiko, kita bisa meningkatkan kinerja korporasi daerah yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan," jelas Rudy.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden dalam menjalankan program nasional, seperti percepatan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, Rudy menekankan pentingnya mencari solusi untuk berbagai permasalahan yang masih menghambat perkembangan korporasi daerah.
"Masih banyak korporasi daerah yang mengalami kerugian dan masalah. Namun, kami optimistis, dengan kerja sama bersama inspektorat daerah, permasalahan ini bisa segera diatasi," pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga melakukan diskusi terkait penerapan tata kelola yang baik, termasuk menerima wawasan baru mengenai peran cloud computing dalam penguatan tata kelola korporasi yang disampaikan oleh PT Huawei Tech Investment. (sti/ser)
Editor : A'an