SUNGAI RAYA - Sesi tanya jawab antar pasangan calon (paslon) menjadi segmen yang cukup menarik untuk disimak saat debat publik pertama calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (23/10) malam.
Pada debat segmen empat bagian pertama misalnya, Cagub Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji sempat bertanya kepada Cagub Kalbar nomor urut 2, Ria Norsan. Yakni tentang, apa saja upaya-upaya yang akan dilakukan Cagub Kalbar nomor urut 2, dalam rangka mempercepat penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi ini yang masih cukup tinggi.
Baca Juga: Midji Jawab Soal Upaya Hilirisasi dan Pengembangan Industri, Paslon Nomor 2 Malah Respon Soal WPR
Dalam waktu dua menit yang diberikan untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ria Norsan pun menjawab, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menurunkan TPT. Pertama, kata dia, adalah bagaimana meningkatkan sekolah vokasi (kejuruan). Agar kemudian anak-anak yang lulus dari sekolah kejuruan tersebut bisa langsung bekerja.
“Nah yang kedua, untuk mengurangi pengangguran kita tingkatkan UMKM-UMKM itu, yang kita bina, supaya apa, mereka (UMKM) bisa berusaha dengan semaksimal mungkin. Kalau yang tadi kecil kita jadikan menengah, kalau yang menengah kita jadikan besar, sehingga dia akan menambah tenaga-tenaga kerja yang ada di daerah kita,” paparnya.
Baca Juga: Lanjutkan Perjuangan Wujudkan WPR di Kalbar, Dorongan Midji Sebagian Telah Membuahkan Hasil
Kemudian yang ketiga, Norsan melanjutkan, pemerintah daerah harus banyak menarik investor dari luar Kalbar. Seperti dicontohkan dia, saat ini sudah ada perusahaan besar yang beroperasi di Kalbar, seperti PT BAI di Kabupaten Mempawah, lalu PT WHW di Kabupaten Ketapang. “Nah ini akan juga mengurangi pengangguran kita, akan menambah tenaga kerja. Dan juga yang paling penting adalah kebijakan-kebijakan pemerintah mau atau tidak berpihak untuk mengurangi pengangguran, dan kemiskinan,” ujar Norsan.
Menanggapi jawaban tersebut, dalam satu menit waktu yang diberikan, Cagub Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji menilai upaya yang akan dilakukan Cagub Kalbar nomor urut 2 dalam menurunkan TPT merupakan hal biasa, atau tidak inovatif. “Kalau yang disampaikan itu klasik, biasa. Harus ada terobosan-terobosan,” kata Midji-sapaan karibnya.
Terobosan yang paling efektif, lanjut Midji, adalah dengan mengganti Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Pusat Sertifikasi Keahlian. Karena ia melihat selama ini masih banyak anak-anak daerah yang lulus perguruan tinggi, dan tidak mau kembali ke daerah. Mereka pun tidak bisa bekerja di dalam maupun di luar negeri karena tidak memiliki sertifikat keahlian.
“Dia tamatan S1, tapi di luar negeri selalu menanyakan, atau mensyaratkan sertifikasi keahlian dia. Kita tidak pernah mensertifikasi keahlian seseorang. Saya mau tanya, apakah sarjana ekonomi yang baru diwisuda dia sudah punya sertifikasi keahlian, kan tidak,” terangnya.
Untuk itu, Midji merasa perlu adanya Pusat Sertifikasi Keahlian Daerah untuk tenaga kerja yang akan bekerja di dalam negeri. Kemudian mengusulkan ke pemerintah pusat membentuk Pusat Sertifikasi Keahlian Nasional untuk mensertifikasi keahlian mereka yang ingin bekerja ke luar negeri. Sehingga tenaga kerja yang sudah bersertifikasi itu akan memiliki daya saing yang tinggi, kemudian bisa mendapat upah yang tinggi pula. Dengan demikian angka TPT pasti bisa menurun secara signifikan. "Sertifikasi itu bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada, karena mereka (perguruan tinggi) punya lembaga untuk menilai (keahlian) itu,” ujarnya.(bar/r)