SINGKAWANG - Calon Gubernur (Cagub) Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji menjelaskan alasan dihapusnya Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ), serta beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Itu semua menurutnya dilakukan saat ia menjabat gubernur periode 2018-2023 lalu, sebagai efisiensi dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Ketiak saya masuk menjadi gubernur, dan beliau (Ria Norsan) jadi wakil saya, ada lima atau enam UPJJ kalau tidak salah. Inefisiensi (tidak efisien). Setiap tahun dianggarkan Rp60-70 miliar dana di UPJJ, tapi jalan tetap rusak,” tegas Sutarmidji menjawab pertanyaan Ria Norsan soal alasan penghapusan UPJJ, dan beberapa UPT saat tanya jawab debat publik kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar di Kota Singkawang, Selasa (5/11) malam.
“Bapak pelajari lagi kenapa dihapus, kemudian kenapa kita kembangkan ke tempat lain, unit-unit lain. Bukan menghilangkan layanan, tidak, tapi disatukan karena ada penggabungan kementerian-kementerian pada waktu itu, sehingga itu digabung,” terangnya.
Mendengar jawaban Sutarmidji, Cagub nomor urut 2, Ria Norsan ngotot bahwa penghapusan UPJJ justru menghambat pembangunan. Menurutnya itu yang terjadi di lapangan. Seperti disebutkan dia jalan menuju Sukadana, Kabupaten Kayong Utara yang dibangun tahun 2008, tidak dilakukan pemeliharaan sehingga rusak. Termasuk ruas jalan Pesaguan ke Kendawangan, di Kabupaten Ketapang yang sempat viral, juga dikatakan dia, rusak parah, karena tidak ada UPJJ.
“Sehingga (ke depan) tugas (bidang) bina marga tinggal pemeliharaan, ngapain lagi kita buat UPJJ, inefisiensi. Makanya mengelola pemerintahan itu, kita harus buat efisien, transparan, dan (tepat) sasaran,” tegas Midji.
Sementara terkait jalan-jalan provinsi yang disebutkan Ria Norsan masih rusak parah, diakui Midji itu merupakan bagian dari 21 persen yang belum dituntaskan. Dimana rata-rata jalan yang tersisa merupakan jalan yang hanya dilalui oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, maupun pertambangan. Atau jalan yang jauh dari pemukiman masyarakat. Namun itu semua dipastikan dia, juga tetap akan dituntaskan di periode kedua kepemimpinannya nanti.
“Kami prioritas penanganan jalan mantap itu pada pemukiman, dan akses-akses ekonomi, bukan di tempat pertambangan. Itu Kendawangan itu diakses tambang bauksit,” tutupnya.(bar/r)
Editor : A'an