PONTIANAK – Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat, Faisal Riza memahami beban kerja pengawas TPS yang sangat tinggi, terutama selama lima hari krusial menjelang dan setelah pemungutan suara, yakni dari H-3 hingga H+1 saat pilkada serentak.
Faisal melanjutkan, dalam periode tersebut, pengawas TPS harus menjalankan tiga fungsi penting: pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Oleh karena itu, Bawaslu memutuskan untuk mengalokasikan bimtek sebanyak dua kali dengan tujuan memperkuat penguasaan pengawas TPS terhadap aturan dan ketentuan pengawasan pemilu.
“Pengawas TPS dituntut untuk memahami regulasi dengan baik, memiliki keberanian dalam bertindak, serta mampu mengambil keputusan yang tepat di lapangan,” ujar Faisal di Pontianak, siang kemarin.
Sebagai informasi Bawaslu Kalbar telah melantik pengawas TPS pada 3 dan 4 November 2024 untuk memastikan pengawasan yang optimal selama tahapan pemilu.
Faisal menambahkan bahwa pelatihan intensif ini sangat penting agar PTPS tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki kesiapan mental dan keterampilan komunikasi yang baik saat menghadapi pelanggaran atau potensi konflik di TPS.
Riza menjelaskan bahwa dalam bimtek, ada tiga aspek utama yang ditekankan kepada para PTPS. Pertama, mereka harus mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi pada masa tenang, hari pemungutan suara, dan H+1.
Kedua, mereka perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk mengatasi kesalahpahaman atau potensi konflik di lapangan. Ketiga, PTPS diharapkan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan cepat dalam situasi yang menantang dan mampu mengisi laporan pengawasan melalui aplikasi SIWASLIH.
Menurut Riza, beban kerja yang tinggi serta kompleksitas regulasi membuat PTPS harus memiliki persiapan mental yang kuat.
“Kami berharap dengan adanya bimtek ini, para PTPS lebih siap dan mantap dalam menjalankan tugas mereka di lapangan. Penguatan pengetahuan dan keberanian untuk bertindak sesuai aturan merupakan fokus utama kami dalam bimtek ini,” jelasnya.
Faisal menambahkan jika pihaknya juga mengupayakan agar pelatihan dan bimbingan yang diberikan tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar bermanfaat dalam mempersiapkan PTPS menghadapi realitas di lapangan.
Harapan Faisal adalah agar PTPS yang sudah dilatih dapat menjalankan tugas pengawasan dengan lebih efektif, sehingga proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.
“Dengan persiapan yang matang ini kami berharap kehadiran PTPS dapat memberikan dampak positif bagi pemilih dan menjaga integritas proses demokrasi di setiap TPS,” pungkas Faisal.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya persiapan yang lebih matang serta kerja sama dari berbagai pihak.
“Seluruh Indonesia, semua melaksanakan Pilkada. 38 provinsi. Nah, untuk itu, karena ini pengalaman pertama, maka kita harus betul-betul ekstra hati-hati dalam penanganannya,” ujar Mendagri.
Mendagri menekankan pentingnya memperhatikan setiap aspek dalam pelaksanaan Pilkada dan tidak menganggapnya sebagai rutinitas biasa. Dengan cakupan yang begitu luas, Pilkada serentak memerlukan koordinasi yang intensif dari semua elemen pemerintahan, aparat keamanan, hingga intelijen untuk mengidentifikasi potensi kerawanan sejak dini.
“Sekali lagi, selain akurasi intelijen, [juga perlu] melakukan langkah-langkah proaktif,” ujar Mendagri.
Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya belajar dari pelaksanaan Pilkada 2020 yang sukses diselenggarakan meskipun di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, perencanaan yang matang dan penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi faktor utama keberhasilan Pilkada tersebut.
"Pelajaran penting, artinya sesuatu yang baru, kalau kita betul-betul cermati, dan tidak menganggapnya biasa-biasa saja, ini sebetulnya bisa diatasi," tandasnya.(mse)
Editor : A'an