PONTIANAK - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Barat melakukan pemetaan potensi kerawanan di tempat pemungutan suara (TPS) menjelang Pemilu 2024. Berdasarkan analisis, ditemukan 28 indikator TPS rawan yang membutuhkan perhatian khusus.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat Yosef Harry Suyadi menjelaskan bahwa pemetaan dilakukan terhadap delapan variabel yang mencakup berbagai potensi kerawanan, dengan data diambil dari 164 kelurahan/desa yang tersebar di 174 kecamatan di Kalimantan Barat.
“Proses pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu enam hari, yakni pada 10 hingga 15 November 2024,” kata Yosef sore kemarin.
Adapun variabel dan indikator potensi TPS rawan antara lain penggunaan hak pilih yang menyangkut DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU.
Lalu keamanan berkaitan dengan riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara. Kemudian politik uang, dan politisasi SARA. Selanjutnya netralitas yang kaitannya dengan penyelenggara pemilihan, ASN, TNI/Polri, kepala desa dan/atau perangkat desa.
Lalu logistik berkaitan dengan riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan. Kemudian lokasi TPS yang kaitannya dengan kondisi sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus. Terakhir jaringan listrik dan internet.
Yosef menyebutkan pemetaan TPS rawa ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip demokrasi. "Identifikasi sejak dini ini penting untuk memberikan gambaran sekaligus solusi atas potensi masalah di lapangan," ungkapnya.
Yosef menjelaskan pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi semua pihak untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilihan yang demokratis.
Lanjut Yosef, pihaknya telah menyusun strategi pencegahan dan pengawasan terkait potensi kerawanan di tempat pemungutan suara (TPS). Antara lain patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online.
“Kami juga mengawasi langsung guna memastikan ketersediaan logistik pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih,” terang Yosef.
Yosef menambahkan pihaknya juga memberikan rekomendasi kepada KPU terkait pemetaan TPS rawan. Antara lain meminta KPU mengantisipasi kerawanan dari pemetaan yang dilakukan. Lalu KPU diharapkan menjalin kerja sama intensif dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pihak lainnya untuk mencegah gangguan selama pemungutan suara.
Lanjut Yosef, logistik harus didistribusikan tepat sasaran, jumlah, kualitas, dan waktu, paling lambat H-1 sebelum pemungutan suara. Kelompok rentan juga harus diprioritaskan dalam layanan pemungutan suara.
Sementara itu, Ketua KPU Kalbar, Muhammad Syarifuddin Budi, memastikan kesiapan logistik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur berjalan lancar. Seluruh kebutuhan logistik telah terpenuhi dan siap untuk didistribusikan ke tingkat kecamatan hingga desa.
“Teman-teman KPU kabupaten/kota sedang melakukan persiapan kelengkapan logistik. H-7 sudah siap kirim. Kabar baiknya, seluruh kebutuhan logistik sudah terpenuhi,” ujar Budi dalam keterangannya di Pontianak.
Budi menjelaskan bahwa proses distribusi logistik pemilu dilakukan bertahap. Setelah logistik tiba di tingkat kabupaten/kota, dilakukan pemeriksaan selama seminggu pertama untuk memastikan tidak ada kekurangan, khususnya surat suara dan perlengkapan tempat pemungutan suara (TPS).
“Perusahaan penyedia memiliki waktu hingga H+7 sejak kedatangan logistik di kabupaten/kota untuk memenuhi kekurangan yang dilaporkan,” jelasnya.
Meski demikian Budi tak menampik jika pada pengiriman pertama terjadi kekurangan logistik. Kekurangan itu kata Budi terjadi di semua wilayah di Kalimantan Barat. “Jika dipersentasekan, jumlahnya hanya sekian persen saja,” tutupnya.
Kemudian, lanjut Budi, proses pemenuhan kekurangan sudah dilakukan oleh perusahaan penyedia, dan seluruh kebutuhan kini dalam tahap pengemasan (packing). Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi kekurangan logistik dalam pengiriman berikutnya.
“Kami pastikan tidak ada kekurangan. Penghitungan awal saat pengiriman pertama menggunakan metode kilogram, sedangkan pengiriman kedua dilakukan secara manual. Jadi, tidak ada kemungkinan kekurangan surat suara,” katanya.
Budi berharap distribusi logistik TPS berjalan lancar, aman dan tanpa kendala besar. Namun, jika terjadi masalah, Budi menegaskan bahwa KPU akan segera menyelesaikannya. “Kami memiliki komitmen untuk memastikan distribusi aman, bahkan dalam kategori bahaya sekalipun,” ujarnya. (mse)
Editor : Miftahul Khair