PONTIANAK - Empat pimpinan DPRD Kalimantan Barat periode 2024-2029 resmi diambil sumpah jabatannya Senin (25/11) di Ruang Utama Gedung DPRD Kalbar. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak memimpin acara pelantikan empat pimpinan definitif ini. Selain dihadiri sejumlah anggota DPRD Kalbar juga Pj Gubernur Kalbar, Harisson termasuk pimpinan SKPD dari setiap instansi.
Minsen, Ketua DPRD sementara menyebutkan bahwa acara pengambilan pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kalbar 2024-2029 adalah rapat paripurna kelima tahun 2024. Rapat ini resmi dibuka untuk umum.
Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Calon pimpinan DPRD Kalbar sudah diparipurnakan pada tanggal 22 oktober dan 4 November 2024. Keputusannya menetapkan empat nama yakni, Aloysius dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai Ketua DPRD Kalbar. Kedua Hadijah Fitriah dari Fraksi Nasdem, Prabasa Anantatur dari Fraksi Golkar, dan Noval Nofiendra Rusman Ali dari Fraksi Gerindra sebagai Wakil Ketua DPRD Kalbar 2024-2029.
Sebagaimana diketahui juga bahwa pimpinan sementara DPRD Kalbar telah menerima Keputusan Mendagri pada tanggal 19 November 2024 tentang peresmian dan pergantian pimpinan DPRD Kalbar. "Oleh karena itu. Pada hari ini kami (DPRD Kalbar) melaksanakan paripurna pengucapan sumpah janji DPRD Kalbar," ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Minsen menyampaikan permohonan maaf jika selama menjalankan tugas belum maksimal sebelum adanya pimpinan definitif.
Setelah pengambilan sumpah/ janji, Pj Gubernur Kalbar Harisson menyerahkan SK Mendagri kepada empat pimpinan DPRD Kalbar tersebut.
Sementara, Ketua DPRD Kalbar, Aloysius mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan kepada dirinya. Aloysius menyadari bahwa tugas pimpinan DPRD dalam waktu lima tahun tidak mudah bahkan cenderung cukup berat. "Makanya, kami (DPRD Kalbar) berharap dapat bersama-sama melaksanakan tugas fungsi dan wewenang sesuai aturan perundang-undangan berlaku," katanya kepada sejumlah jurnalis.
Politisi PDI Perjuangan DPRD Kalbar ini juga memastikan bakalan bergerak cepat membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sesuai tugas dan fungsinya. Seperti pengaturan Komisi-Komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK), Badan Legislasi (Baleg) dan lain-lain.
"Makanya, kami sangat berharap dukungan semua pihak, secara internal dukungan jajaran DPRD dan sekretariat, khususnya pejabat Gubernur, anggota DPRD, dan dukungan seluruh lapisan masyarakat," ucapnya.(den)
Editor : A'an