PONTIANAK - Haji Subhan Nur, anggota DPRD Kalimantan Barat dari Fraksi NasDem Kalimantan Barat melontarkan kegeraman dan kemarahannya kepada Kepala Biro Kesra Setda Kalbar terkait penyaluran bantuan program rumah ibadah, yang hingga jelang penutupan tahun 2024 tak kunjung selesai.
Urusan administrasi dibuat bertele-tele dan berbelit, dengan alasan klasik anggaran publik dibuat sulit. Padahal, para penerima bantuan hibah atau bansos berupa (masyarakat Kalbar) rumah ibadah tersebut, sudah menunggu untuk diproses lebih lanjut.
"Saya minta Kepala Daerah (Pj Gubernur Kalbar) melakukan evaluasi kepada Bidang Kesra Pemprov Kalbar. Kalau harus dievaluasi, lebih baik dievaluasi. Sebab, terlalu bertele-tele dan menghambat dalam pengambilan kebijakan untuk rakyat. Kami (DPRD Kalbar) dianggap angin lalu," ucapnya dengan nada protes, Selasa(26/11) di Pontianak.
Politisi NasDem yang sempat menjabat Wakil Ketua Sementara DPRD Kalbar ini menambahkan bahwa posisi penganggaran APBD berupa bantuan rumah ibadah untuk masyarakat Kalbar, sebenarnya sudah dibahas sejak di APBD murni. Bahkan karena dibuat berbelit, akhirnya dianggarkan Kembali di APBD Perubahan 2024. Sayangnya, program anggaran tersebut justru tak cair-cair dengan alasan klasik dan berbelit.
"Saya sampai harus menelpon. Tetapi, tak diangkat-angkat. Ada apa ini? itu anggaran untuk masyarakat bukan untuk saya pribadi. Itu anggaran rumah ibadah adalah janji kampanye kami kepada masyarakat. Kami (DPRD Kalbar) jadi tidak enak dan nyaman sudah berjanji ke masyarakat," kata dia.
Politisi NasDem yang dikenal vokal ini mengkritisi jargon pelayanan prima yang harusnya dijalankan bidang kesra di Pemprov Kalbar. Namun, karena kemungkinan takut atau beralasan klasik bahwa dana publik sulit dicairkan, jadinya seperti sekarang.
"Sudah hampir masuk bulan Desember 2024 ini, kenapa sulit dicairkan dengan bertele-tele sekali alasannya. Pelayanan untuk publik, jauh panggang dari api," pungkas Subhan dengan nada kecewa.(den)
Editor : A'an