Komisi V Soroti Pelindo
PONTIANAK - Alur dangkal Sungai Kapuas di Pelabuhan Dwikora Pontianak menjadi salah satu sorotan Komisi V DPR RI, ketika melakukan kegiatan reses ke Provinsi Kalimantan Barat. Dihadapan pimpinan Pelindo, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus melontarkan pendapatnya di hadapan wartawan. "Kunjungan pertama kami (Komisi V DPR RI) adalah melibat Pelabuhan Dwikora Pontianak, dimana kondisinya berada di tengah Kota Pontianak dan menjadi akses keluar masuknya barang-barang dari luar Kalbar," katanya.
Menurutnya yang menjadi sorotan Komisi V DPR RI adalah alur sungai kapuas, yang setiap waktu tertentu wajib dilakukan normalisasi. Sayangnya biaya pengerukan yang harus dikeluarkan ternyata tidak murah. "Padahal alur sungai kapuas dekat Pelabuhan Dwikora Pontianak menjadi tempat keluar masuknya barang dan jasa dari dan keluar Kalbar," ucapnya.
Karena dangkal, di waktu tertentu tidak sedikit kapal-kapal harus menunggu ketika Sungai Kapuas airnya belum pasang. Akses barang dan jasa baru bisa masuk ketika airnya sudah pasang alias tak dangkal. "Jelas sekali dengan kondisi begini, dampaknya terjadi antrinya banyak kapal-kapal angkutan. Sering kali terjadi perlambatan keluar masuk barang dan jasa," ucapnya.
Selain menyoroti letak Pelabuhan Dwikora Pontianak, Lasarus juga menyoroti belum maksimalnya beroperasi pelabuhan Internasional Kijing, di Kabupaten Mempawah. Pihaknya bahkan sudah meminta seluruh stakeholder dari Kemenhub, Kementriaan PU dan pihak lain agar Pelabuhan Kijing cepat berfungsi normal, sebagaimana pelabuhan lainnya di Indonesia.
"Kendalanya sampai hari ini adalah jalan masuk ke Pelabuhan Kijing yang belum selesai. Itu yang harus dituntaskan Pelindo," katanya.
Sebelumnya dalam kunjungan reses Juni 2024 lalu, Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat digadang-gadang bakalan menjadi pelabuhan terbesar di Kalimantan, sekaligus masuk dalam jajaran pelabuhan terbesar di tanah air. Hanya saja, Sejak diresmikan pada Agustus tahun 2022 lalu, pelabuhan ini belum juga beroperasi secara optimal lantaran belum adanya akses jalan memadai.
Lasarus mendorong Pemerintah segera turun tangan agar pelabuhan tersebut segera beroperasi secara penuh. Dalam rapat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di kawasan Pelabuhan Kijing, sempat disinggung mengenai upaya pelebaran jalan dan wacana pembangunan jalan tol sebagai akses menuju dan dari pelabuhan. "Kalau persoalan jalan ini belum selesai. Apakah bikin jalan tol atau kita bikin jalannya sudah ada nih diperlebar menjadi sekian jalur pilihannya ada di pemerintah silakan saja. Yang penting sekarang persoalan jalan menuju ke pelabuhan ini segera kita selesaikan,” kata politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut usai rapat dengan PT Pelindo, Kementerian Perhubungan dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Selain diproyeksikan menjadi hub bagi lalu lintas barang di Kalimantan, kawasan ini juga disiapkan untuk menjadi kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Saat ini, Pupuk Saraswati menjadi salah satu perusahaan yang telah mendirikan pabrik di kawasan tersebut. "Tadi disampaikan kepada kami dari 200 hektar lahan yang sudah disiapkan tinggal 60 hektar yang eksisting, berarti ada 140 hektar itu sudah disewa oleh pihak investor. Berarti (ada) daya tarik (bagi) investor untuk menanamkan investasinya di sini. Nanti mereka berproduksi di sini kemudian barangnya bisa dikirim ke seluruh dunia,” jelas Lasarus.
Untuk itu, legislator Dapil Kalimantan Barat II ini berharap adanya langkah konkret pemerintah untuk segera membangun akses jalan Pelabuhan Internasional Kijing. Adapun pelabuhan ini digadang akan menggantikan peran Pelabuhan Dwikora, Pontianak yang memiliki keterbatasan lahan. “Kita berharap kelengkapan dari pelabuhan ini yaitu soal jalan akses tadi itu perlu negara hadir disana untuk mempercepat jalan aksesnya bisa diselesai,” tutup Lasarus.
Pelabuhan Internasional Kijing, Mempawah berada sekitar 94 km barat laut Pelabuhan Dwikora di Kota Pontianak. Dibangun di tepi Selat Karimata dan berdekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan., Pelabuhan ini dianggap memiliki posisi yang lebih strategis dibanding pelabuhan lama yang mengandalkan jalur sungai.
Baca Juga: Drama Overtime! Tim Putri SMAN 8 Kalahkan SMA Gembala Baik di AZA 3x3 Competition
Dari arah Kota Pontianak ke Pelabuhan Kijing melalui rute Pantai Utara Kalbar masih didominasi oleh jalan satu lajur untuk masing-masih jalur. Kementerian PUPR melalui dukungan Konektivitas Jalan Nasional telah mengupayakan pelebaran Jalan Nasional menjadi Standar Jalan Nasional dari semula Lebar Jalan 6,00 m menjadi Lebar Jalan 7,50 m di sejumlah ruas seperti Kota Mempawah–Sei Pinyuh dan Jalan Sei Duri–Batas Kota Mempawah. Selain itu dilakukan juga pekerjaan pembangunan relokasi jalan nasional ruas Sei Duri–Mempawah sepanjang 5,2 km.
Anggota Komisi V DPR RI lainnya, Syarif Abdullah Alkadrie juga menyebutkan bahwa Pelindo belum menyelesaikan masalah relokasi jalan di sana. "Itu masih satu lokasi, jalan masuk ke pelabuhan itu. Harusnya jalan sudah selesai. Dulu katanya sudah pembentukan panitia. Katanya jalan yang akan dipakai juga menjadi tanggung jawab Pelindo. Tolong secepatnya dituntaskan," pintanya.
Komisi V berharap Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah cepat beroperasi. Sebab daerah juga perlu kontribusi dalam bentuk bagian pendapatan daerah.
"Maaf saja, ini akibat ekspor sawit baik dari Pelabuhan Dumai dan pelabuhan daerah lain, daerah tak memperoleh memperoleh kemanfaatan berupa pajak ekspornya," pungkas Syarif.(den)
Editor : A'an