PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson mengimbau bupati/ wali kota se-Kalbar, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) masing-masing untuk mengawasi secara ketat usaha depot air minum isi ulang.
Hal itu disampaikan menanggapi temuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang menyebutkan bahwa banyak sumber air minum yang dikonsumsi masyarakat mengandung bakteri Escherichia coli atau E-coli, terutama yang bersumber dari air isi ulang.
Harisson menjelaskan, pengawasan terhadap usaha depot air minum isi ulang berada di Dinkes kabupaten/ kota. Dan operasional dari usaha tersebut telah memiliki regulasi yang jelas, yang harus dipatuhi oleh para pemilik usaha.
“Untuk pengisian air minum isi ulang itu, (pengawasan) Dinkes kabupetan/kota. Sebenarnya ada aturan, pengisian air minum isi ulang itu, konsumen (harus) bawa galon, lalu diisi di tempat pengisian,” ungkapnya kepada awak media, Minggu (29/12).
Aturan tersebut lanjut dia, tercantum di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.
“Jadi tidak boleh produsen air minum isi ulang mengisi galon isi ulang lalu distok di toko-toko. Apalagi sampai dikasih merek, lalu dijual menyamai air minum dalam kemasan,” tegasnya.
Sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut, kata dia, jika ada pemilik usaha yang melanggar harusnya bisa ditindak oleh aparat penegak hukum. Karena selain itu, juga ada regulasi lain yang mengatur, yakni Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang hygiene sanitasi depot air minum yang juga harus dipatuhi.
“Jadi saya mengimbau agar bupati/wali kota melalui Dinkes kabupaten/ kota jangan lengah mengawasi produk-produk makanan atau minuman, dalam hal ini depot air minum isi ulang di wilayah masing-masing. Supaya tidak berpotensi meracuni atau mengganggu kesehatan masyarakat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya berdasarkan hasil surveilans Kemenkes RI, sekitar 80 persen akses air minum di Indonesia belum layak dikonsumsi. Dari data yang ada, akses air minum layak hanya meningkat dari 11 persen pada 2022, menjadi 20,49 persen pada 2023. Dari laporan yang sama ditemukan bahwa banyak sumber air minum yang dikonsumsi warga masih mengandung E coli, terutama yang bersumber dari air isi ulang.
Direktur Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, Anas Ma'ruf mengungkapkan, perbandingan temuan E coli pada air minum isi ulang, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) relatif signifikan. Pada sumber air PDAM cemaran berkisar 33 persen, sementara pada air minum isi ulang mendekati 50 persen, yakni 45,4 persen. "Data kita (Kemenkes) menemukan cemaran (E coli) lebih tinggi di air isi ulang,” katanya.
Anas menjelaskan tingginya cemaran E coli pada air minum isi ulang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Baik dari sumber air, maupun proses pengisian air isi ulang yang digunakan.
“Air minum isi ulang, masih ada yang positif E coli, bisa dari sumber airnya, waktu pengolahan, mesinnya tercemar, galonnya tercemar, maupun tempat yang belum bersih sehingga masuk ke galon masih belum bersih,” paparnya.
Hal tersebut menurutnya cukup mengkhawatirkan, dan harus menjadi perhatian bersama. Termasuk oleh jajaran pemerintah daerah terkait, mulai pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota. Karena air isi ulang paling banyak digunakan sebagai sumber air minum sehari-hari masyarakat, yang angkanya mencapai lebih dari 30 persen.
“Dampak mengkonsumsi air yang tercemar E coli, 73 persen memicu keluhan diare, sementara 15 persen lainnya berisiko menyebabkan masalah stunting . Hal ini sejalan dengan temuan stunting (nasional) yang masih berada di kisaran 21,5 persen, belum mencapai target 18 persen,” pungkasnya. (bar)
Editor : A'an