PONTIANAK - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di mulai kemarin, Senin (6/1). Namun program ini belum mulai di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan sudah dimulai di 190 titik se-Indonesia.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalimantan Barat, Firman Fahrozi mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berada pada tahap validasi dan verifikasi akhir untuk mitra pelaksana program makanan bergizi gratis di seluruh Kalimantan Barat.
“Sekarang saat dalam tahap validasi dan verifikasi final pada mitra yang ditunjuk untuk melaksanakan program makanan bergizi gratis, bukan hanya di Pontianak tetapi seluruh Kalbar,” kata Firman di Pontianak, siang kemarin.
Firman menambahkan program ini menyasar balita, ibu hamil, dan siswa dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di berbagai kabupaten/kota. Pemetaan penerima manfaat ini dilakukan oleh tim dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditunjuk sebagai mitra pelaksana.
Tahap persiapan mitra telah dijadwalkan selesai pada 13 dan 20 Januari. Mitra yang lolos validasi akan bertanggung jawab atas produksi dan pendistribusian makanan bergizi dari dapur-dapur yang telah dibangun. Pendistribusian makanan dilakukan langsung ke sekolah-sekolah dengan fokus awal pada lokasi yang memiliki dapur operasional.
Firman menjelaskan bahwa pada tahap peluncuran, penerima manfaat program ini terbatas karena keterbatasan jumlah dapur yang tersedia. “Saat ini, penerima manfaat diprioritaskan bagi wilayah yang dekat dengan dapur-dapur yang sudah siap. Targetnya, ke depan semua anak sekolah di Kalimantan Barat dapat menikmati program ini secara merata,” tambahnya.
Lanjut Firman, program ini juga mengutamakan penggunaan peralatan makan yang dapat digunakan kembali untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. "Kami tidak menggunakan plastik atau dus sekali pakai, melainkan peralatan makan yang bisa dipakai ulang," jelasnya.
Firman menyebutkan pelaksanaan program ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta dan lembaga pemerintahan. Selain dapur yang dibangun oleh BGN, dapur-dapur milik swasta, kementerian, dan pemerintah daerah juga berperan dalam menyediakan makanan bergizi.
“Kami masih menunggu hasil analisis dari pusat untuk menentukan target penerima manfaat program ini,” kata Firman saat ditanya terkait jumlah penerima manfaat saat pertama kali dimulai nanti.
Firman menambahkan setiap porsi makanan dalam program ini dirancang untuk memenuhi minimal 30 persen kebutuhan gizi harian penerima manfaat, sesuai dengan panduan ahli gizi yang bekerja di masing-masing dapur.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Rita Hastarita, menyebut bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program.
“Masih terdapat beberapa kendala terkait dengan kesiapan pelaksanaan, seperti verifikasi data siswa, ketersediaan air bersih, dan penyiapan peralatan makan. Namun, kami terus berkoordinasi untuk mensukseskan program ini," kata Rita dalam pesan singkatnya di Pontianak, siang kemarin.
Rita menambahkan bahwa meskipun target sesuai petunjuk teknis mencakup seluruh pelajar, data tersebut akan diverifikasi kembali untuk memastikan kelancaran pelaksanaan.
“Sesuai juknis hanya disampaikan seluruh pelajar, jika nanti memang sesuai dengan arahan jika tidak ada perubahan kebijakan sekitar 160 ribu siswa,” pungkas Rita.
Penjabat Wali Kota Pontianak Edi Suryanto mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima instruksi untuk pelaksanaan makan bergizi gratis program pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya sudah melakukan persiapan-persiapan termasuk penentuan lokasi sekolah yang akan menjalankan program tersebut di tahap awal.
“Makan bergizi gratis ini merupakan program prioritas presiden. Secara keseluruhan kami (Pemkot Pontianak) mendukung program tersebut. Sehingga apa-apa saja yang mesti disiapkan tinggal kami tunggu saja informasi terbaru dari Badan Gizi Nasional,” ujarnya, Senin (6/1).
Dijelaskan dia, jadwal makan gratis terakhir dari Badan Gizi Nasional untuk di Pontianak sebetulnya sudah ada. Hanya saja, jadwal tersebut dikoreksi kembali, sehingga tak jadi dilaksanakan di hari ini (kemarin).
Padahal, Pemkot Pontianak melalui Dinas Pendidikan sudah menyiapkan segalanya termasuk untuk percobaan makan gratis di sekolah pada tahap pertama ini. Dia pun sejauh ini masih menunggu juknis dari Badan Gizi Nasional. Terutama soal teknis pelaksanaan kegiatan ini nanti.
Termasuk soal penganggaran makan bergizi gratisnya, apakah kesemuanya ditanggung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah juga mesti mengalokasikan anggaran tambahan dana makan gratis menggunakan APBD.
Kalau tanggapannya menginginkan agar alokasi anggaran makan bergizi gratis ini ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian di lapangan pemerintah daerah tinggal melaksanakan saja sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh Badan Gizi Nasional.
Sebab alokasi anggaran makan gratis ini lumayan besar. Sebagai contoh, tak mungkin juga saat makan gratis ini dilakukan di sekolah ada pelajar tak kebagian. “Kalau anaknya 20 tak mungkin juga 10 anaknya tak dapat makan gratis. Semuanya harus kebagian program makan gratis ini,” ujarnya.
Makanya, teknis alur program makan bergizi gratis ini mesti diketahui dulu. Sehingga ketika program ini dijalankan di lapangan, semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa kendala.
Sebagai persiapan buat program ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kelompok tani. Dalam komunikasi itu guna memastikan suplai kebutuhan bahan makan gratis tercukupi. “Mudah-mudahanlah bisa,” tutupnya.(mse/iza)
Editor : A'an