PONTIANAK - Banyak persoalan publik disampaikan masyarakat Kota Pontianak kepada anggota DPRD Kalimantan Barat dapil Kalimantan Barat 1, Dian Eka Muchairi ketika berkunjung ke beberapa kecamatan saat menggelar reses perdananya beberapa waktu lalu. Tak hanya soal banjir dan fasilitas publik lain, juga masalah Pendidikan dan lahan wakaf kuburan juga ikut disuarakan kepada politisi Hanura Kalbar ini.
"Paling banyak keluhan mungkin masalah infrastruktur jalan, sudah umum sekali ya. Paling sering juga adalah pengaturan drainase agar masalah banjir yang belakangan menjadi viral akibat genangan air tak terus ribut di jagad media sosial dan memiliki solusi jangka panjang. Namun paling sering disebut adalah ketersediaan atau penambahan bangunan baru untuk SMA Negeri di setiap kecamatan," katanya, Rabu (8/1) baru-baru ini.
Menurutnya soal tambahan lokal atau bangunan SMA Negeri, hampir setiap titik berkunjung selalu jadi keluhan masyarakat. Mereka meminta disamaratakan, ada tambahan sekolah baru pada setiap kecamatan. Masalahnya ketika masalah zona menjadi problem, sepanjang tahun juga rumahnya yang agak berjauhan dari sekolah tak bisa masuk ke SMA terdekat. "Ini rata-rata aspirasi warga yang berharap kepada saya untuk dapat disuarakan ke Pemprov Kalbar khususnya Disdikbud Kalbar," ucapnya.
Selain masalah tersebut, soal drainase juga jadi persoalan publik. Utamanya ketika banjir menerpa pemukiman rendah masyarakat di Kota Pontianak. Kedepannya, politisi Hanura ini berharap jalur drainase dibangun dapat disesuaikan dengan lokasi pemukiman warga.
"Kan sering berubah model. Dulunya model UT, namun terkadang turap dibangun sekarang dengan model blok. Memang ada kelebihannya. Kuat diatas untuk parkir masyarakat, tetapi lubangnya kecil sebagai tempat pembuangan saluran air keluar masuk juga mudah sumbat, ketika sampah menumpuk," jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Dian Eka, harus dilihat sebelum dibangun para pelaksana. Estika wajib diperhatikan sehingga kerapian program drainase menjadi ukuran. Sering kali model blok dipaksakan perumahan komplek yang memiliki pagar. "Susah terkadang belok-belok ngelak bangunannya. Sering kali tidak rapi. Intinya mencegah banjir juga perlu diperhatikan estetikanya," ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan selain masalah pendidikan, infrastruktur juga tanah wakaf di Kota Pontianak beberapa tahun belakangan menjadi persoalan pelik. Umumnya wilayah Pontianak Timur dan Pontianak Selatan, sangat kurang sekali. Solusinya hanya satu jadi tugas pemerintah daerah setempat mencari lahan baru untuk wakaf kuburan masyarakat.
"Sangat perlu ini wakaf tanah kuburan melihat geliat pembangunan Kota Pontianak terus meningkat tajam. Harus dipaksakan judulnya. Sebab kedepan akan jadi problem baru, jika tak dituntaskan dari sekarang," ucap dia.
Soal tanah wakaf ini, Dian Eka menyebutkan memang jadi problem serius masyarakat di perkotaan. Wakaf tanah kuburan paling kurang berada di wilayah selatan dan tenggara dan Sebagian timur. Untuk membeli tentu harganya tak murah sekali untuk ukuran sekarang.
Sementara di wilayah barat sangat mungkin lahan kosongnya masih banyak dan dapat diusahakan.
"Namun wilayah utara juga memiliki situasi serupa jika tak dapat tercover dari sekarang," pungkasnya.(den)
Editor : A'an