PONTIANAK POST - Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat perdana dengan para mitra kerjanya pada hari Senin(13/1). Selain mengundang biro di Setda Pemprov Kalbar juga menghadirkan bagian Sekretariat Kedewanan (Sekwan). Selain menjadi ajang silaturahmi juga merefleksi persoalan, tantangan, peluang tahun 2024 silam juga beban kerja di tahun 2025.
Rasmidi, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat mengatakannya kepada wartawan. "Kami (Komisi I) hari ini (kemarin) melaksanakan jadwal Bamus (Badan Musyawarah). Selain menggelar rapat kerja, juga mengundang banyak mitra kerja. Dari secretariat, kabiro-kabiro dan bidang lainnya. Intinya kami (Komisi I) bekerja terus," ucapnya di sela-sela rapat kerja.
Menurut dia Komisi I DPRD Kalbar perlu merefleksi tahun 2024, apa yang jadi masalah, persoalan dan tantangan lain-lain. Andai ada masalah atau kendala, Komisi I memaparkan sekaligus menjelaskan kepada mitra kerja. Selanjutnya tantangan
tahun 2025 adalah isu krusial apa paling urgen dan harus diimplementasikan. "Tentunya dalam memberikan masukan kami saling bermitra dan berdampingan dengan mitra kerja. Komisi I tanpa mitra kerja juga tidak bisa apa-apa. Makanya hari ini, kami pertemukan," katanya.
Komisi I DPRD Kalbar membangun komunikasi dengan eksekutif (mitra kerja) tanpa ada gap (Jarak). Makanya memulai sesuatu di tahun yang baru 2025, sangat mungkin ada pemerintahan baru dan tak menutup kemungkinan dengan pejabat baru juga. Namun bagaimanapun DPRD dan Pemprov tetap berharap sinergitas terus dibangun secara bersama-sama. "Tak boleh saling terpisah. Itu tujuan rapat kami dengan mitra kerja, selain menggali isu-isu baru," ucapnya.
Misalnya rapat hari ini dengan Biro Pemerintahan Pemprov Kalbar, Komisi I menekankan persoalan DOB jangan terus jadi bancakan politik. Hampir setiap musim Pilkada, pasti selalu muncul masalah Pemekaran Provinsi Kalbar. Isu tersebut terus dimunculkan hanya untuk menarik pemilih.
"Hal-hal semacam begini, kami juga meminta jangan terus dijadikan isu. Harus ada penjelasan komprehensif ke masyarakat, biar terang benderang sejauh mana soal DOB tersebut," ujar dia.
Kemudian soal pemerintahan baru pada tahun 2025, politisi Demokrat Kalbar ini juga menyikapinya secara sederhana saja. Rasmidi berharap program-program yang sudah bagus sebelumnya dapat diteruskan dengan pemerintahan baru. Jangan sampai yang sudah bagus dirubah, hanya karena kepentingan beda politik di Pilkada serentak kemarin. "Itu yang kami (Komisi I) ikut suarakan juga. Biar terbangun sinergitas program, mitra kerja dan hubungan legislatif-eksekutif. Sebab dengan harmonisasi, maka pemerintahan baik akan terus terbangun," jelasnya.
Di sisi lain, Rasmidi juga Pemprov Kalbar terus membangun sinergi dengan Pempus. "Misalnya, kami (Demokrat) bagian dari kabinet merah putih harus mendukung program-program pempus. Seperti makan siang gratis. Hendaknya sinergitas antara Pemprov dan Pempus harus dijaga. Jangan sampai program bagus dari pemerintah, karena alasan politik lalu di cut. Itu yang juga kami sampaikan," pungkas dia.(den)
Editor : A'an