PONTIANAK POST - Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat pertama dengan mitra kerjanya yakni Dinas PUPR dan Perkim Kalbar. Banyak hal dibahas dan dikupas terkait persoalan keinfrastrukturan di Kalbar. "Kami juga saling berkenalan dan silaturahmi. Intinta rapat yang kami (Komisi IV) adakan sifatnya santai-santai saja tetapi serius menyangkut persoalan infrastruktur publik di Kalimantan Barat," ucap Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Panggi Pratama Putra Lasarus, Senin (13/1) di Pontianak.
Menurut Panggi memang rapat perdana kali ini, lebih kepada ajang silaturahmi dan berkenalan dengan kadis, kabid, kasi, dan pejabat lain-lainnya di Dinas PU Kalbar. Komisi IV DPRD Kalbar juga ikut memperkenalkan siapa-siapa saja dari anggota-anggota DPRD Kalbar yang duduk di komisi infrastruktur ini. "Ada juga beberapa masukan dari kawan-kawan di Komisi IV asal dapil masing-masing," ucapnya.
Sebagai contoh, anggota komisi IV dari dapil Sintang-Kapuas Hulu-Melawi misalnya menyoroti ruas jalan provinsi dari Simpang Medang, Nanga Mao, Tebidah hingga ke Serawai. Ruas jalan provinsi tersebut ditekankan untuk dikerjakan secepatnya. Ini agar persoalannya tidak berlarut-larut dan terus menjadi kekecewaan masyarakat.
"Ruas jalan tersebut Simpang Medang, Nanga Mao, Tebidah hingga ke Serawai tidak ada perubahan. Begitu-begitu saja jalannya. Makanya kami suarakan dengan pejabat di Dinas PU," kata dia.
"Tak hanya kami yang menyuarakan, kawan-kawan dari dapil berbeda juga ikut bersuara terkait persoalan infrastruktur di dapilnya," timpalnya.
Bagaimana soal serapan anggaran infrastruktur sering menjelang di akhir tahun ? Politisi muda PDI Perjuangan Kalbar ini menjawab bahwa rapat tadi (kemarin) belum mengarah ke sana. Itu karena rapat yang dikeluar memang tidak membedah hingga mendalam soal anggaran keinfrastrukturan.
Komisi IV DPRD Kalbar hanya meminta pemaparan dari PUPR Kalbar terkait realisasi anggaran 2024. Apa saja belum selesai dan kendala juga masalah apa dihadapi di lapangan dan teknisnya.
"Kemudian, kami (Komisi IV) juga pertanyakan rencana tahun 2025, nantinya memulai seperti apa," ucapnya.
Di sisi lain, soal Jembatan Sungai Sambas Besar di Kabupaten Sambas, dari APBN Indonesia ini juga ikut dijelaskan pihak PU Kalbar. Menurut penjelasan PU Kalbar, bahwa soal peresmian masih menunggu jadwal pasti dari Presiden RI, Prabowo Subianto kapan jadwal pasti dapat berkunjung ke Kalbar dan Sambas. "Dan sekali lagi intinya rapat tadi santai tapi serius, kami membahas persoalan infrastruktur di Kalbar," pungkas dia.(den)
Editor : A'an