PONTIANAK POST - Hingga kemarin bencana banjir dan tanah longsor telah melanda empat kabupaten/kota di Kalimantan Barat (Kalbar). Empat daerah tersebut antara lain Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, dan Kota Singkawang.
Informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar menyebutkan, ketinggian banjir bervariasi dengan rata-rata paling rendah 25 sentimeter, dan yang paling tinggi 100 sentimeter.
Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel mengungkapkan, banjir dan tanah longsor yang terjadi dipicu oleh curah hujan yang turun dengan intensitas tinggi, dan lama.
"Berdasarkan laporan yang diterima BPBD Kalbar pada malam (Selasa) tadi, ada beberapa kabupaten/kota yang terkena bencana banjir. Diantaranya Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Landak," ungkapnya kepada awak media, Rabu (22/1).
Sementara untuk data jumlah warga yang terdampak, Daniel mengatakan masih dalam proses verifikasi oleh BPBD setempat. Yang kemudian akan disampaikan kepada BPBD Kalbar.
"Dari empat kabupaten/kota ini, ada beberapa kabupaten/kota yang memang banjirnya meningkat sampai pada pagi hari ini (kemarin), diantaranya Kabupaten Landak, dan Kabupaten Bengkayang," terangnya.
Oleh sebab itu, pihaknya masih menunggu BPBD kabupaten/kota berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, dalam upaya penanggulangan warga terdampak. Selain itu, Daniel mendorong pemerintah daerah setempat segera menetapkan status tanggap darurat. Terutama jika banjir yang terjadi dampaknya semakin luas.
"Imbauan kami kepada masyarakat agar tetap waspada, karena memaang berdasarkan prakiraan BMKG mulai 21-23 Januari 2025, Kalbar secara umum dilanda hujan dengan intensitas yang bervariasi," ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Daniel potensi banjir akan selalu ada. Ia mengingatkan masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, seperti di bantaran sungai, untuk waspada.
"Kuasai lingkungan sehingga jika terjadi banjir bandang yang datang secara tiba-tiba, kita sudah tahu dimana kita harus berkumpul. Ada titik kumpul yang sudah ditetapkan, kami juga mendorong pemerintah desa menyediakan titik kumpul apabila terjadi banjir bandang yang datang secara tiba-tiba," paparnya.
Daniel juga mengimbau pemerintah desa, kelurahan, hingga kecamatan segera melakukan pendataan jumlah warga terdampak banjir di daerah masing-masing. Karena bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah harus berbasis data.
"Kalau datanya tidak bagus, tidak baik, bantuan yang diberikan juga tidak akan tepat, inilah menjadi penting, karena itu jangan mengabaikan data, terutama warga yang terdampak," pesannya.
Selanjutnya dalam proses evakuasi, Daniel menyarankan kepada seluruh petigas di lapangan agar mendahulukan warga yang masuk dalam golongan rentan. Seperti ibu hamil, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, orang sakit, dan lainnya. "Kemudian kepada warga kami imbau agar bersedia dievakuasi, diungsikan, apabila memang daerah-daerah tersebut sudah tidak layak lagi, atau tidak aman lagi untuk ditempati," pungkasnya.(bar)
Editor : A'an