PONTIANAK POST - Anggota DPR RI dapil Kalimantan Barat 1, Boyman Harun angkat bicara terkait sering viralnya video di masyarakat dampak dari rusaknya di banyak spot (titik) ruas jalan provinsi di Pesaguan-Kendawangan-Ketapang di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Dia meminta Pemprov Kalbar (PUPR Kalbar), selektif memilah dan memilih ruas jalan prioritas yang akan dibangun, ditingkatkan atau diperbaiki. Apalagi, ruas jalan tersebut merupakan urat nadi warga setempat dan Kalimantan Barat dalam berlalu lintas dan melakukan kegiatan ekonomi.
Beberapa bulan belakang memang santer ruas jalan provinsi Pesaguan-Kendawangan-Ketapang di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dikeluhkan masyarakat. Tak hanya warga Ketapang dan Kayong Utara, tetapi juga masyarakat Kalbar. Sebab selain sering terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa, upaya perbaikan dari dinas teknisnya dianggap belum terlalu maksimal. Kondisi jalan bahkan terus memprihatinkan dan berdampak kepada kelancaran roda perekonomian masyarakat. Itu karena ada dampak dari kondisi jalan tersebut, angka kecelakaan lalu lintas meningkat. Lubang-lubang menganga sering menjadi ancaman nyata bagi para pengendara roda enam, empat dan dua. Tak sedikit, pengendara sepeda motor jadi korban kecelakaan. Bukan hanya luka-luka, namun ada yang meninggal dunia. Bahkan, ada warga Ketapang terpaksa melahirkan di jalan dan beritanya sampai menjadi viral.
"Saya pernah telpon kadis PUPR Kalbar, dan meminta beliau (sebagai pejabat teknis) urusan infrastruktur kedepannya, dalam membangun infrastruktur publik haruslah benar-benar membangun ruas jalan-jalan yang diprioritaskan. Apalagi ruas jalan tersebut adalah urat nadi utama masyarakat setempat. Contohnya ruas jalan provinsi Pesaguan-Kendawangan-Ketapang adalah satu-satunya jalan yang dilewati masyarakat. Tak ada jalan poros lain. Harusnya yang rusak parah begini dan terus viral dimana-mana, diprioritaskan dibangun, ditingkatkan atau diperbaiki," katanya, Kamis (30/1) via telepon.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI membidangi infrastruktur, Boyman menyebutkan sudah membantu secara maksimal. Lewat dana inpres (instruksi presiden) infrastruktur, dia bersama kawan-kawan di Komisi V dapil Kalbar berjuang melakukan intervensi anggaran ke pemerintah pusat (Kementriaan PUPR). Sehingga berdampak anggaran tersebut dapat dikucurkan karena memang jadi prioritas kebutuhan publik.
"Sebelumnya lewat dana inpres saya mulai dari Kendawangan-Sungai Tengah dan jalur lainnya. Sudah dibantu lewat dana Inpres meskipun ruas jalannya kewenangan provinsi. Tahap kedua juga, kami (anggota Komisi V DPR RI) bantu sekitar Rp15 miliar di Sungai Nanjung. Sudah sering, kami perjuangkan. Tetapi, tak melulu harus dana pusat lah. Kan jalannya adalah kewenangan provinsi," ucap dia.
Dia meminta dalam membangun infrastruktur publik, yang jadi kewenangan Pemprov Kalbar (PUPR) tak boleh tinggal diam ketika protes masyarakat viral dan terus berserah. "Jadi, maksud saya. Yang jadi skala prioritas haruslah disegerakan karena urgent dan pentingnya jalan itu. Kenyataannya memang ruas jalan provinsi Pesaguan-Sungai Tenar saja banyak spot (titik tempat) rusak. Kerusakannya sudah sangat luar biasa. Bukan untuk jalan manusia lewat lagi. Sudah seperti kubangan kerbau di musim penghujan. Tal lagi layak jalan dilewati berbagai kendaraan," kata Boyman.
Ketua PAN Kalbar ini meminta kerusakan ruas jalan tersebut segera diambil tindakan. Tak boleh lagi tunggu ini dan itu. Harus sigap Pemprov (PUPR Kalbar) jika menyangkut kepentingan rakyat.
"Makanya tadi saya perintahkan fraksi PAN DPRD Kalbar, tolong rapat. Bicarakan secara khusus kerusakan jalan di Pesaguan-Kendawangan-Ketapang di Kabupaten Ketapang ini. Darurat ini keadaan jalan. Hasilnya fraksi PAN Kalbar bersepakat mengevaluasi rencana kerja Pemprov Kalbar (Dinas PUPR) berkaitan anggaran khusus masalah jalan tersebut harus jadi prioritas dianggarkan," jelasnya.
"Sebab, bagaimanapun jalan poros tersebut sudah jadi urat nadi masyarakat beraktivitas, berusaha, berlalu lintas dan segala kegiatan perusahaan dan masyarakat. Tak ada lagi alternatif jalan lain," timpal dia.
Dia pun mendengar bahwa Pemprov Kalbar sudah menganggarkan perbaikan ruas jalan Pesaguan-Kendawangan-Ketapang di Kabupaten Ketapang sekitar Rp 27 miliar. Boyman menyarankan anggaran tersebut dievaluasi kembali dengan hitungan terperinci dan kelayakannya. Berapa yang harus dikeluarkan guan meningkatkan atau memperbaiki ruas jalan rusak itu. Pun demikian jalan yang akan dibangun nantinya, harus memiliki ketahanan waktu. Setidaknya bisa dilewati 20 sampai 30 tahun kedepan.
"Istilahnya jangan dibangun hari ini, besoknya rusak (berlubang) lagi. Percuma membangun kalau kualitas jalannya tak diutamakan. Jangan sampai yang dibangun hanya kuantitas saja," pungkas dia seraya menambahkan bahwa dirinya sangat konsen dengan ruas jalan di Kendawangan, Nanga Tayap, Sungai Kelik dan lain-lain di Kalbar. "Setiap waktu saya selalu berkoordinasi dengan menteri atau pihak Dirjen di pusat," lanjutnya.
Terpisah Fraksi PAN DPRD Kalbar melalui Ketua Fraksinya, Zulfydar Zaidar Mochtar, memandang dari perkembangan komunikasi terhadap rencana kerja tahun 2025, memang untuk Kabupaten Ketapang saja anggaran infrastruktur yang disiapkan sudah mencapai Rp 100 miliar lebih. Namun fokus Fraksi PAN Kalbar dari permintaan masyarakat berkaitan viralnya kerusakan ruas jalan Pesaguan-Kendawangan-Ketapang di Kabupaten Ketapang saja, yang anggarannya mencapai Rp 27 miliar. Anggaran tersebut dinilai Fraksi PAN cukup kecil, jika melihat banyaknya spot-spot (titik-titik) kerusakan. "Harus ditambah lagi. Namun kami (Fraksi PAN) tetap mendukung rencana anggaran tersebut. Dan jangan berubah. Apalagi komitmen kepala daerah (Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar) terpilih sangat berkomitmen dan berkonsentrasi membangun ruas jalan tersebut," ucapnya.
Zulfydar menyebutkan anggaran Rp 27 miliar tak cukup. Sebab, jalur jalan provinsi tersebut sangat panjang. volume kerusakannya juga tak sedikit. Diperlukan tambahan anggaran kembali. Apalagi ruas jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian warga disana dan Kalbar. Dampak kerusakannya juga menimbulkan multiplier efek tak kecil. "Kan ekonomi tersendat. Macet panjang. Padahal yang dibawa adalah barang-barang kebutuhan masyarakat. Juga ekonomi di Ketapang dan Kalbar terjadi perlambatan. Jalur ini menjadi satu-satunya jalan yang dilewati berbagai kendaraan," jelasnya.
Fraksi PAN DPRD Kalbar sendiri tetap mendukung apa yang sudah direncanakan pemerintah pada tahun 2024 kemudian masuk dianggarkan tahun 2025. Pemprov lewat dinas PUPR sudah menyisipkan anggarannya sebesar Rp 27 miliar. Dia meminta selain anggaranya dievaluasi kembali, pengerjaannya sebaiknya tak dilakukan jelang-jelang semester akhir tahun. "Sebab, rusaknya sudah terlampau parah. Protes masyarakat sudah kesana kemari. Viral video sudah ditayangkan banyak masyarakat," kata dia.
Sementara, Juliani anggota DPRD Kalbar Fraksi PAN dari dapil Ketapang-Kayong Utara menambahkan bahwa harus diutamakan pengerjaan jalan-jalan yang masuk kategori rusak parah seperti jalan provinsi Pesaguan-Kendawangan-Ketapang di Kabupaten Ketapang ini. "Prioritaskan dong. Kalau bisa pengerjaannya dikebut di awal-awal tahun, tetapi tetap memperhatikan kualitas pengerjaan untuk jangka panjang," pungkas dia.(den)
Editor : A'an