PONTIANAK POST - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, BNPB telah memiliki peta risiko bencana Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025.
Peta ini menunjukkan tiga wilayah dengan potensi risiko tinggi bencana banjir adalah Kabupaten Sambas, Mempawah, dan Sanggau.
"Ternyata banjir yang terjadi sesuai dengan prediksi. Tiga daerah tersebut terjadi banjir diawal tahun ini. Maka jika kita berpedoman pada peta tersebut, Kepala Daerah harus cepat melakukan langkah-langkah penanganan", ujar Suharyanto di Pontianak.
Begitu juga dengan longsor, sudah ada petanya. "Tolong bagi Pemkab sadar betul, di wilayah yang lahannya kritis, masyarakat yang tinggal di tebing-tebing diperingatkan karena biasanya kejadian longsor terjadi di malam hari, saat warga sedang tidur lelap. Longsor ini hanya butuh beberapa detik untuk merusak", tambah Suharyanto.
Suharyanto menegaskan perlunya kewaspadaan dini pada potensi bencana hidrometeorologi basah di Kalbar. Menurutnya, tantangan Provinsi Kalbar saat ini bukan hanya kebakaran hutan dan lahan, namun banjir juga harus menjadi perhatian.
"Mempawah sampai kantor Bupati terendam. Informasi yang kami terima, banjir seperti ini baru terjadi tahun ini, padahal menurut BMKG curah hujan yang turun hanya 150mm, tidak terlalu besar, ini perlu menjadi perhatian", kata Suharyanto.
Pada kesempatan ini, Suharyanto mengapresiasi langkah-langkah penanganan darurat banjir oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Untuk mendorong percepatan penanganannya, Pemerintah Pusat menyerahkan dukungan bantuan operasional kepada kabupaten kota yang telah menetapkan status siaga maupun tanggap darurat berupa Dana Siap Pakai (DSP) dan logistik peralatan.
"Dukungan awal ini silakan digunakan. Permakanan, selimut, dan matras serahkan kepada para pengungsi."
BNPB menyerahkan dukungan logistik dan DSP kepada lima kabupaten dengan status tanggap darurat yaitu Sambas, Landak, Bengkayang, Kubu Raya, dan Mempawah masing-masing sebesar 200 juta rupiah. Total nilai bantuan untuk lima kabupaten tersebut sejumlah lebih dari dua miliyar rupiah.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut menerima DSP sebesar 250 juta rupiah. Jika ditotal dengan bantuan peralatan berupa mobil dapur umum dan perahu karet beserta mesinnya, total nilai bantuan yang diterima Pemprov Kalbar sejumlah 745 juta rupiah. (mrd)
Editor : Miftahul Khair