PONTIANAK POST - Pontianak Post genap berusia 52 tahun. Lebih dari setengah abad hadir menemani para pembaca setianya, koran pertama dan terutama di Kalimantan Barat (Kalbar) ini, akan terus konsisten mewarnai pembangunan daerah.
Apalagi 2025 ini, menjadi tahun yang bersejarah, dan sangat penting bagi Kalbar. Seluruh pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/ kota akan memulai pemerintahan baru untuk lima tahun ke depan. Tentu kepala daerah yang akan dilantik nanti, akan mulai menjalankan program-program pembangunan, sesuai visi misi saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 kemarin.
Terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Dalam proses inilah, koran yang pertama kali terbit pada 2 Februari 1973 ini, akan berperan memastikan semua program pemerintah tersebut berjalan sesuai harapan. Kemudian benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dan Pontianak Post berkomitmen dalam mengawal pemerintahan yang baru.
Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (Untan), Firdaus, menekankan pentingnya peran media massa seperti Pontianak Post dalam mengawal kebijakan publik serta memberikan informasi yang faktual dan terpercaya kepada masyarakat.
"Peran media adalah meng-counter informasi, membangun media frame yang positif, serta berfungsi sebagai kontrol sosial, kontrol kebijakan, kontrol politik, dan kontrol budaya," ujar Firdaus.
Menurutnya, media juga merupakan mitra pemerintah dalam menyampaikan kebijakan yang benar-benar populis dan sesuai dengan visi serta misi pemerintah. Dalam teori komunikasi politik dan kebijakan, kata dia, kolaborasi antara pemerintah dan media sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan tidak hanya tersampaikan dalam bentuk tekstual atau visual, tetapi juga diamalkan sehingga menumbuhkan kepercayaan di masyarakat.
Firdaus juga menambahkan bahwa media memiliki peranan penting dalam membangun empati dan kepedulian sosial masyarakat. Sebagai media, Pontianak Post menurutnya memiliki tugas untuk menyatukan masyarakat melalui framing yang menekankan perdamaian serta memberitakan hal-hal positif yang dapat memberikan ketenangan dan ketenteraman di tengah publik.
Dalam era digital yang dipenuhi dengan arus informasi yang begitu cepat, Firdaus menilai media massa memiliki tanggung jawab besar dalam meluruskan informasi yang tidak akurat. Menurutnya, masyarakat perlu diberikan informasi yang aktual dan terpercaya yang didukung dengan data dan kajian ilmiah.
Ia menegaskan pentingnya peran media massa dalam mengawal pemerintahan baru pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, setelah para pemimpin terpilih dilantik dan memulai masa 100 hari kerja mereka, salah satu hal penting yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan adalah membangun komunikasi yang baik dengan media massa.
Lebih lanjut Firdaus menekankan dalam konteks teori kebijakan dan politik, seharusnya pemerintah mendukung eksistensi media massa. Jika ada penekanan yang berlebihan terhadap media, hal ini bisa berisiko menyebabkan kekuasaan terjebak dalam kontrol yang tidak sehat.
“Seandainya, ada penekanan secara secara masif terhadap media, maka ini merupakan kelumpuhan terhadap salah satunya adalah kekuasaan itu sendiri,” tuturnya.
Di sisi lain, ia menekankan penting bagi media untuk tetap menjaga netralitas dan berpegang pada etika jurnalistik untuk menjalankan fungsi sebagai pengawas, bukan sebagai alat kekuasaan.
Untuk pemerintah daerah yang nantinya akan dilantik, Firdaus mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya berperan sebagai pelayan masyarakat. Dalam konteks Kalbar, ia pun menekankan beberapa isu penting. Salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah kebijakan terhadap ekologi, misalnya berkaitan dengan penanganan bencana seperti banjir.
Ia juga menekankan dengan seksama kebijakan-kebijakan yang disusun oleh pemerintah, seperti penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari garis besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Karena kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan RPJMN berpotensi tidak disetujui oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Tanjungpura (Untan), Muhammad Fahmi mengungkapkan, dari sudut pandang ekonomi diharapkan Pontianak Post tetap bisa menjadi bagian dari agen perubahan. Turut mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah daerah ke depan. Sesuai dengan harapan bersama bahwa pemerintah daerah yang baru, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat membawa Kalbar menjadi provinsi yang maju secara berkesinambungan.
“Tentu dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi, dan regulasi yang pas, bisa mewujudkan mimpi atau tujuan-tujuan tersebut. Karena kita lihat Kalbar ini potensi pintu keluar, khususnya darat, laut, dan udara, itu luar biasa,” ungkapnya.
Untuk pintu darat, disebutkan dia, Kalbar telah memiliki beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Yang tentu keberadaannya merupakan potensi untuk mengembangkan ekonomi Kalbar. Kemudian juga ada pintu laut. Dimana Kalbar memiliki pelabuhan samudera internasional yaitu Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak. “Mudah-mudahan itu (pelabuhan) juga bisa menjadi trigger dari pengembangan ekonomi di Kalbar,” harap Fahmi.
Selanjutnya untuk pintu udara, akademisi Untan tersebut berharap bandar udara (bandara) Supadio, bisa kembali menjadi bandara internasional. Sehingga juga bisa menjadi andalan daerahuntuk pengembangan ekonomi Kalbar. “Kita harap Kalbar menjadi hub ataupun menjadi agregator dari perkembangan di Kalbar pada khususnya, dan (pulau) Kalimantan, serta Indonesia pada umumnya,” ujarnya.
Fahmi lantas mengucapkan selamat ulang tahun ke-52 untuk Pontianak Post. Yang telah menjadi media kebanggaan masyarakat Kalbar. Ia berharap di usia yang baru, Pontianak Post dapatsemakin mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan di Kalbar.
“Sebagai media pencerah, ini bisa menjadikan (Pontianak Post) media yang bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat, mengenai informasi yang ada di lingkungan kita, baik di daerah, nasional, maupun internasional. Tentu kita juga harap Pontianak Post menjadi media komunikasi, dan agen perubahan, serta sebagai media interaksi masyarakat bersama pemerintah, terutama pemerintah di Kalbar,” paparnya.
Tentu lanjut dia, Pontianak Post juga diharapkan mampu untuk menterjemahkan bahasa pembangunan dari seluruh pemerintah daerah yang ada. Dan itu semua dilakukan secara transparan, jujur, dan akuntabel. “Sehingga mudah dijadikan konsumsi masyarakat dari informasi tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup, sebagai sarana dari pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Mampu mencapai usia hingga 52 tahun, menurutnya bukan hal mudah bagi Pontianak Post. Tentu sudah banyak dinamika, cobaan, dan tantangan yang dihadapi. Dengan sampai di titik ini, kata dia, menunjukkan bahwa Pontianak Post sudah mampu melewati semua tantangan dengan baik.“Artinya Pontianak Post menuju ke depan, menjadi salah satu media yang menjadi andalan dari pembangunan. Sekali lagi selamat HUT ke-52 Pontianak Post, jaya selalu, dan terus menjadi kebanggaan masyarakat Kalbar,” pungkasnya.
Hal senada disempaikan Prabasa Anantatur, Wakil Ketua DPRD Kalbar dari Partai Golkar. Prabasa mengatakan, pada perhelatan Pilkada Serentak 2024, Pontianak Post adalah media yang mampu memberikan warna khususnya menciptakan pemberitaan yang terkendali, kondusif dan aman dibaca siapapun. "Nah, di sini tugas Pontianak Post tentunya bersama-sama DPRD Kalbar mengawal sekaligus mengawasi hasil pilkada serentak itu," katanya.
Prabasa mengajak siapapun Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota terpilih agar kembali melayani masyarakat. Sebab, esensi kita berpilkada adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Kalbar itu sendiri. “Jangan ada lagi terkotak-kotak, kelompok ini atau kelompok itu. Semuanya sama. Muaranya adalah kepentingan masyarakat Kalbar sendiri," ucap mantan Wakil Bupati Sambas ini.
"Kami berharap, kebijakan pempus akan selalu selaras dengan kebijakan daerah. DPRD Kalbar siap mengawal dan mendukung. Pun demikian, Pontianak Post harus terus memberikan support terutama memberitakan kebijakan publik, yang saling selaras," pungkas dia. (bar/sti/den)
Editor : A'an