PONTIANAK POST - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan barat melayangkan surat teguran kepada SMAN 1 Mempawah atas yang dinilai telah lalai hingga mengakibatkan siswa tidak dapat mengikuti SNBP 2025.
Kepala Disdikbud Kalbar Rita Hastarita mengatakan, pihaknya langsung melayangkan surat teguran kepada pihak sekolah, dan pihak terkait.
Karena memang terkait dengan SNBP, pihak sekolah masing-masing yang berhubungan langsung dengan sistem di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pihak sekolah juga yang langsung memasukkan data-data para pelajar untuk mendaftar.
"Malam ini (kemarin) saya panggil semua, kepala sekolah, operator, kami panggil menghadap (ke Disdikbud). Kalau sanksi belum, kami pakai proses teguran tertulis dulu. Kami menyurati kepala sekolah bahwa mereka melakukan kelalaian, jadi teguran, teguran tertulis," ungkapnya kepada awak media di Pontianak, Senin (3/2).
“Hal tersebut terjadi murni atas kelalaian pihak sekolah,” tambahnya.
Terkait persoalan ini, Rita memastikan sejak awal pihak dinas sudah sering mengingatkan seluruh sekolah di Kalbar.
Terbukti di sekolah-sekolah yang lain tidak terjadi masalah yang demikian. Hal ini hanya terjadi di SMAN 1 Mempawah.
"Sudah kami selalu ingatkan, mereka juga ada grup sekolah, dan di situ juga sudah diingatkan (untuk) pengisian. Karena sekolah yang lain selesai, tuntas (pengisian data). Hanya sekolah ini (SMAN 1 Mempawah) saja, karena ini sudah diingatkan berkali-kali. Waktunya juga lama sebenarnya dari 9-31 Januari 2025," paparnya.
Rita berharap masih ada solusi untuk masalah tersebut. Sehingga para pelajar SMAN 1 Mempawah yang jumlahnya mencapai ratusan orang itu masih bisa tetap mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur SNBP.
"Karena ini langsung ke Kemdiktisaintek, jadi by system sudah tutup. Kami minta pihak sekolah ke Jakarta, Kemdiktisaintek untuk koordinasi ke sana," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya Siswa SMAN 1 Mempawah menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (3/2) pagi.
Mereka menuntut pihak sekolah bertanggung jawab atas kesalahan dalam pengisian PDSS yang mengakibatkan mereka tidak dapat mengikuti SNBP 2025.
Dalam aksinya, para siswa juga meminta pihak sekolah mendatangkan lembaga bimbingan belajar, seperti Ganesha Operation (GO), ke Mempawah untuk membantu persiapan menghadapi ujian tulis berbasis komputer (UTBK).
Selain itu, mereka mengusulkan agar Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat memberikan sanksi kepada oknum guru yang diduga terlibat dalam kelalaian ini, termasuk mutasi atau pemberhentian. (bar)
Editor : Miftahul Khair