PONTIANAK POST - Asrama Haji Pontianak dijadwalkan akan diresmikan Menteri Agama, Nasaruddin Umar pada Senin (10/2).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis menekankan, gedung yang telah dibangun dengan baik ini seharusnya segera diresmikan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh calon jemaah haji dan masyarakat luas.
Terkait jadwal kedatangan Menag ke Kalimantan Barat, Muhajirin menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi. Kehadiran Menag pada 9 Februari 2025 direncanakan tidak hanya untuk peresmian Asrama Haji, tetapi juga dalam rangka memberikan pembinaan kepada ASN Kemenag serta menghadiri beberapa agenda lainnya di Kalbar.
“Sampai saat ini kami masih terus berkoordinasi untuk memastikan kepastian kedatangan beliau. Informasi awal menunjukkan bahwa Menag bersedia berkunjung ke Kalimantan Barat, dan pada saat itulah kami menjadwalkan peresmian Asrama Haji Pontianak,” jelas Muhajirin.
Kemenag Kalbar berharap kehadiran Menag dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan layanan haji serta mempercepat pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun. Dengan adanya peresmian ini, diharapkan Asrama Haji Pontianak dapat segera beroperasi secara optimal demi kenyamanan jemaah haji dan umrah di Kalimantan Barat.
Muhajirin mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengupayakan peningkatan status Asrama Haji Pontianak menjadi Embarkasi Antara. Menurut Muhajirin, ada keinginan kuat dari Kanwil Kemenag Kalbar, Pemerintah Provinsi Kalbar, dan DPRD Kalbar untuk mewujudkan peningkatan status ini.
Menurutnya, dalam berbagai rapat koordinasi dan konsultasi, seluruh pihak sepakat bahwa peningkatan status Asrama Haji Pontianak akan memberikan manfaat besar bagi jemaah haji asal Kalbar, terutama dalam mempermudah proses keberangkatan ke tanah suci.
“Saat ini, kami tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan diajukan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kalbar. Jika sudah menjadi Peraturan Daerah (Perda), maka akan ada dasar hukum yang kuat untuk merealisasikan Embarkasi Antara,” jelas Muhajirin.
Ia menambahkan bahwa salah satu persyaratan utama dalam pembentukan Embarkasi Antara sesuai dengan Undang-Undang Haji adalah bahwa biaya perjalanan dari daerah ke embarkasi utama harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pola pendanaan masih perlu dibahas lebih lanjut, apakah akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kalbar atau dibagi secara proporsional dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Persiapan ini harus dilakukan setidaknya satu tahun sebelumnya, terutama dalam hal alokasi anggaran yang dibutuhkan oleh provinsi dan daerah untuk mendukung keberangkatan jemaah melalui Embarkasi Antara,” tambahnya.
Terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Muhajirin menyatakan bahwa saat ini jumlahnya sudah ditentukan dan tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Keppres ini akan menjadi acuan bagi jemaah mengenai jadwal pelunasan dan besaran biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan embarkasi masing-masing.
Dengan adanya peningkatan status menjadi Embarkasi Antara, jemaah haji asal Kalimantan Barat nantinya tidak perlu lagi melalui embarkasi utama di daerah lain untuk menyelesaikan proses keberangkatan. Hal ini akan mempercepat dan mempermudah layanan haji serta mengurangi beban perjalanan bagi jemaah.
Kemenag Kalbar terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar rencana ini dapat segera terwujud, demi kenyamanan dan kemudahan bagi jemaah haji Kalimantan Barat.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar dijadwalkan tiba di Pontianak pada Minggu (9/2). Menag juga akan mengisi tausiah subuh di Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Selain itu, Menag juga akan menghadiri kegiatan di IAIN Pontianak. (mrd)
Editor : Miftahul Khair