PONTIANAK POST - Sebanyak 113 pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mempawah Hilir akhirnya mendapat kepastian bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Hal tersebut diketahui dari hasil koordinasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Seperti diketahui sebelumnya dari 113 pelajar tersebut, hanya sebanyak 106 pelajar yang sudah disetujui untuk dapat mengikuti SNBP. Sementara tujuh orang sisanya masih melengkapi data untuk bisa disetujui.
"Untuk tujuh pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir yang sebelumnya belum disetujui, saat ini telah selesai input data, dan sudah diterima di aplikasi PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa), selanjutnya akan diproses persetujuan oleh Kemendiktisaintek. Sehingga 113 siswa (SMAN 1 Mempawah Hilir) seluruhnya terakomodir," ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson.
Sementara untuk sekolah-sekolah lainnya di Kalbar yang juga terlambat dalam pengisian data PDSS menurut Harisson masih diperjuangkan. Karena total ada sekitar 90 SMA sederajat di Kalbar yang tidak menyelesaikan input data pelajar di PDSS.
"Satu hal yang mau saya sampaikan juga bahwa sebetulnya untuk pengisian data di PDSS ini kan langsung dari panitia di pusat ke sekolah-sekolah, jadi tidak lewat Pemprov atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi, ini yang mungkin, lalu provinsi tidak bisa memonitor," ujarnya.
Untuk itu, Harisson berharap ke depan Pemprov lewat Disdikbud bisa diberi tahu atau memiliki akses dalam proses pendaftaran SNBP. Dengan demikian pihak Pemprov bisa ikut mengawasi progres dalam pengisian PDSS.
"Belum lagi data yang harus dimasukkan adalah data nilai rapor dari semester satu sampai semester lima, dengan 14 mata pelajaran. Jadi satu anak itu ada 70 data yang harus dimasukkan, kemudian kalau 100 (pelajar) saja itu ada tujuh ribu data yang dimasukkan, ada kemungkinan memang beban kerja dari guru terhadap banyaknya data yang harus dimasukkan," paparnya.
Melihat hal tersebut, Harisson menyarankan agar ke depan jumlah petugas operator di setiap sekolah ditambah. Sehingga seluruh pelajar yang eligible datanya bisa masuk ke PDSS, dan bisa mengikuti SNBP.
"Saya harapkan nanti selain petugas operator diperbanyak, sistem evaluasi agar dilibatkan juga Disdikbud provinsi, sehingga bisa ikut memantau, agar tidak lagi merugikan pelajar," pungkasnya.(bar)
Editor : A'an