PONTIANAK POST - Usai dilantik pada 20 Februari 2025 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, pasangan Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan langsung tancap gas dengan mengumpulkan seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajaran dalam rangka memberikan pengarahan umum terkait program kerja lima tahun ke depan.
Namun, saat ini Gubernur Ria Norsan belum dapat hadir pada kesempatan tersebut dikarenakan tengah mengikuti retret bersama Kementerian Dalam Negeri di Magelang.
Pengarahan umum tersebut dipimpin Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson dengan dihadiri seluruh pimpinan OPD Provinsi Kalbar, Pimpinan BUMD serta jajaran pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Kalbar bertempat di Aula Garuda Gedung Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Senin (24/2) pagi.
Pada kesempatan tersebut, Wagub Kalbar menegaskan bahwa dalam membangun Kalimantan Barat tidaklah mudah. Dengan kondisi geografis yang begitu luas wilayah Kalbar yang mencapai 147.037 km² tentu tidak bisa hanya dibangun menggunakan APBD Kalbar.
"Oleh sebab itu, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk cinta, dan peduli kepdaa Kalimantan Barat. Terlebih yang ingin kami tanamkan adalah terciptanya rasa aman, tentram, tenang dan harmonis serta toleran di Provinsi Kalbar," kata Krisantus.
Disamping itu, Krisantus juga menegaskan tidak akan menolerir bagi individu maupun kelompok manapun yang ingin memicu terjadinya konflik di Kalbar. "Jadi saya tidak ingin, baik itu dari suku, dari ormas, manapun yang ingin memecah belah Kalimantan Barat," ucapnya.
Menurutnya, siapapun yang datang dari luar Kalbar kemudian telah mengabdi di Kalbar, sudah hidup berpuluh-puluh tahun serta membantu membangun di wilayah Kalbar maka mereka adalah putra putri Kalimantan Barat.
"Oleh karena itu, wajib kita lindungi, wajib kita layani, dan wajib kita ayomi, karena mereka sudah kita anggap sebagai orang Kalimantan Barat," ujarnya.
Menurutnya, jika rasa aman, tentram dan harmonis serta toleran bisa kita hadirkan di Kalimantan Barat maka semua aktivitas kita bisa berjalan dengan produktif.
"Jadi bisa dibayangkan, apabila rasa aman, tentram, harmonis tidak ada di Kalimantan Barat bagaimana kita mau jual pecel lele di pasar, siapa yang berani nongkrong di warung kopi di pasar, selama rasa aman itu belum ada jangan harap Kalimantan Barat akan maju dan sejahtera," bebernya.
Dirinya juga menyinggung terkait efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. “Saya meminta untuk tetap fokus bekerja semaksimal mungkin dalam membantu pemerintah. Bagaimanapun, ini menyangkut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pintanya.
Terkait program kerja bersama Ria Norsan, dirinya menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya target kerja 100 hari dan sebagainya, yang ada adalah target lima tahun.
"Jadi tidak ada istilah target kerja 100 hari melainkan target kami adalah lima tahun. Kalau 100 hari pertama itu hanya penyempurnaan birokrasi saja," terangnya.
Kemudian, ia mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan memanggil seluruh pengusaha tambang serta pelaku investasi yang ada di Kalbar secara bersamaan untuk mengelola sumber daya alam dengan baik.
"Jadi pada intinya pada saat ini sudah kita susun terkait pemanggilan seluruh pelaku usaha tambang yang ada di Kalbar kemudian akan kita berikan aturan salah satunya harus memiliki NPWP, harus memiliki rekening Bank Kalbar, harus berkantor di Kalbar, dan bagi yang tidak mau ikut ya silahkan angkat kaki dari Kalbar," tegasnya. (mse/r)
Editor : A'an