Oleh: Sifa Rofatunnisa, S.Tr.Stat*
Awal tahun 2025 tepatnya tanggal 2 Januari kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi bulan Desember 2024. Secara nasional inflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,44 persen, sedangkan secara tahunan atau year on year (y-on-y) tercatat sebesar 1,57 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2023 yang sebesar 2,61 persen. Jika diukur dari target inflasi yang ditetapkan pemerintah sebesar 2,5 persen 1 persen, dapat disimpulkan secara nasional inflasi cukup terkendali. Lalu bagaimana capaian untuk wilayah Kalimantan Barat?
Berdasarkan rilis BPS di hari yang sama, disampaikan bahwa secara m-to-m inflasi Kalimantan Barat Desember 2024 sebesar 0,46 persen, sementara secara tahunan bergerak pada level 1,71 persen. Angka ini memang lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional, tapi patut dicatat bahwa capaian tersebut masih berada pada rentang target yang ditetapkan.
Inflasi Kalimantan Barat merupakan refleksi dari lima kabupaten/kota yang dihitung inflasinya setiap bulan. Kelima kota tersebut yaitu Ketapang, Sintang, Kayong Utara, Pontianak, dan Singkawang. Keberhasilan pengendalian inflasi di Kalimantan Barat tidak terlepas dari kinerja positif kelima kabupaten/kota tersebut. Mereka mampu menjagai inflasi tahunan di rentang target 2,5 persen 1 persen, dengan inflasi tertinggi terjadi di Kayong Utara 2,21 %, sedangkan terendah di Singkawang sebesar 1,57 persen. Tiga daerah lain inflasinya tercatat sebesar 1,98 persen di Sintang, 1,88 persen di Ketapang, dan 1,58 persen di Pontianak.
Capaian inflasi di atas tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah dan para pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah untuk bersinergi melakukan upaya pengendalian inflasi. Bukan perkara mudah memang mengingat pergerakan harga tidak hanya dipicu oleh faktor ketersediaan barang namun juga dipengaruhi faktor lain yang kadangkala sulit untuk dikendalikan. Sebut saja antara lain faktor fluktuasi harga pasar dunia, cuaca, ekspektasi masyarakat, dan tentu saja kebijakan pemerintah itu sendiri.
Berbagai kondisi yang terjadi di atas juga mendorong pergerakan 445 komoditas yang dipantau harganya setiap bulan. Terpantau hingga akhir tahun 2024 komoditas yang cukup dominan mendorong inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau. Komoditas tersebut antara lain minyak goreng, bawang merah, sigaret kretek mesin (SKM), kopi bubuk, cumi-cumi, ikan tongkol, bawang putih, dan telur ayam ras. Namun penting untuk dicatat bahwa komoditas non makanan justru mendominasi pergerakan inflasi dengan memberi andil inflasi terbesar 0,15 persen yaitu emas perhiasan.
Tantangan Pengendalian Inflasi
Meskipun pencapaian 2024 patut diapresiasi, tantangan untuk menjaga stabilitas harga tetap menanti di tahun 2025. Beberapa faktor utama yang berpotensi mempengaruhi kondisi harga mencakup ketidakpastian ekonomi global, cuaca ekstrim, dinamika geopolitik, dan kenaikan PPN 12 persen yang akan mulai diberlakukan di tahun 2025.
Ketidakpastian di pasar komoditas global, termasuk fluktuasi harga komoditas seperti energi dan bahan pangan dapat memberikan dampak terhadap struktur biaya produksi dan distribusi barang di Kalimantan Barat. Selain itu, cuaca ekstrem yang diprediksi BMKG akan berlangsung pada triwulan pertama di tahun 2025 bisa menjadi ancaman bagi hasil panen lokal. Ketergantungan masyarakat pada hasil pertanian membuat fluktuasi produksi akibat gagal panen langsung memengaruhi harga pangan. Selain itu, cuaca ekstrem meningkatkan biaya operasional petani, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga di tingkat pasar.
Tantangan lainnya adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada barang mewah yang akan diberlakukan mulai tahun 2025. Penerapan tarif PPN baru ini diperkirakan akan menyebabkan kenaikan harga barang mewah yang signifikan, yang kemudian dapat memengaruhi daya beli. Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Irwan Setiawan, berpendapat bahwa kenaikan PPN 12 persen berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama di kelompok menengah ke bawah. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengurangi konsumsi domestik.
Kenaikan PPN menyebabkan lonjakan harga pada sebagian besar barang konsumsi, termasuk kebutuhan pokok yang sebelumnya sudah mengalami tekanan inflasi. Beberapa ekonom dan pengamat industri memperkirakan produk makanan dan minuman akan mengalami kenaikan harga sekitar 3-5 persen akibat dari adanya kenaikan PPN ini, tergantung struktur biaya produksi. Resiko pelemahan daya beli memberikan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Tidak hanya itu, dinamika geopolitik, seperti konflik internasional atau perubahan kebijakan energi di negara produsen, sering kali memengaruhi harga energi global. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko kenaikan biaya logistik dan distribusi. Ketergantungan Kalimantan Barat pada beberapa komoditas impor, seperti beras dan sayuran tertentu, juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Kenaikan harga di tingkat nasional atau internasional akan langsung berdampak pada harga lokal, sehingga rentan memicu inflasi di sektor pangan.
Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Salah satu prioritas utama adalah memperkuat ketahanan pangan lokal. Dengan meningkatkan produksi pangan strategis seperti beras, daging ayam ras, dan sayuran, Kalimantan Barat dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.
Infrastruktur logistik juga menjadi kunci. Peningkatan kualitas jalan, pelabuhan, dan akses distribusi ke daerah akan membantu menjaga stabilitas harga dengan memastikan pasokan barang tetap terjaga. Di sisi lain, pemerintah perlu berinvestasi pada teknologi digital untuk memantau dan mengelola rantai pasok secara real-time, sehingga respon terhadap potensi kelangkaan bisa lebih cepat.
Dalam hal pengendalian harga, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kebijakan strategis untuk menjaga kestabilan harga komoditas bahan pokok strategis. Kebijakan ini bertujuan melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, dari tekanan inflasi yang semakin besar.
Terakhir, kolaborasi multisektoral menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan yang ada. Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan ketahanan pangan dan energi yang berkelanjutan. Sinergi ini dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat.
Harapan dan Optimisme
Kinerja positif Kalimantan Barat dalam pengendalian inflasi 2024 memberikan pijakan kuat untuk menghadapi tahun mendatang. Namun, keberhasilan ini hanya dapat dipertahankan melalui langkah-langkah yang terencana dan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, BPS, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya.
Jika tantangan cuaca, energi, dan ketahanan pangan dapat dikelola dengan baik, Kalimantan Barat tidak hanya akan menjaga stabilitas inflasi tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.**
*Penulis adalah Statistisi Ahli Pertama BPS Provinsi Kalimantan Barat.
Editor : Miftahul Khair