PONTIANAK POST - Syarif Amin Muhammad, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Barat, menyoroti kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) Kalbar dalam rapat evaluasi bersama manajemen perusahaan.
Ia mengkritik sekalius memberikan masukan kepada manajemen periode sebelumnya yang dinilai hanya melanjutkan program lama dengan mengandalkan anggaran Rp50 miliar dari Pemprov, namun kini tersisa hanya Rp600 jutaan tanpa adanya bantuan lanjutan.
"Selama lima tahun terakhir, manajemen baru Perusda berhasil menghasilkan pendapatan dan tidak merugi. Ada sedikit keuntungan, tapi bagi kami, potensi pemasukan belum maksimal. Target pendapatan harus direvisi dan lebih ambisius,” tegas Syarif Amin, Selasa (4/3).
Menurut dia, Perusda Kalbar tidak boleh hanya mengandalkan sektor bisnis konvensional yang selama ini sudah dijalankan. Komisi III mendorong perusahaan melakukan terobosan baru, seperti mengembangkan bisnis properti atau diversifikasi usaha lainnya. “Kami tidak mau Perusda stagnan di bidang yang itu-itu saja. Harus ada inovasi agar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kalbar dapat meningkat signifikan. Itu yang kami (Komisi III) mau,” ujarnya.
Politisi NasDem Kalbar ini kemudian membandingkan dengan kontribusi Bank Kalbar yang disebut telah menyumbang PAD besar, termasuk laba Jamkrida mencapai Rp4 miliar per tahun. “Jika Perusda bisa merancang strategi tepat, bukan tidak mungkin Pemprov Kalbar kembali memberikan bantuan keuangan. Namun, harus ada garansi memberikan PAD bagi Kalbar,"tambahnya.
Komisi III meminta Direktur Utama Perusda menyusun Kembali target pengembangan usaha yang jelas dan progresif. “Kami ingin ada evaluasi menyeluruh, terutama di sektor pemasaran dan produksi. Di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur baru, Perusda harus berani berubah,” tegas Amin.
Dia meminta Manajemen Perusda Kalbar segera menyusun proposal strategis untuk dibahas bersama Komisi III DPRD Kalbar. Amin menegaskan, pihaknya siap mendukung percepatan transformasi bisnis perusahaan demi meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah. "Tidak ada alasan untuk tak berkembang. Jika Bank Kalbar dan Jamkrida bisa sukses, Perusda juga harus mampu. Ini momentum untuk membuktikan diri,” katanya.
Evaluasi ini dinilai krusial, terutama dalam menyikapi dinamika ekonomi regional dan tuntutan peningkatan PAD di era kepemimpinan kepala daerah baru. Masyarakat Kalimantan Barat pun menanti langkah konkret Perusda dalam menjawab kritik dan harapan DPRD.(den)
Editor : A'an