PONTIANAK POST - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dari Fraksi PDI Perjuangan, Moh. Darwis berharap realisasi program sekolah swasta gratis bagi SMA/SMK sederajat dapat diwujudkan secepatnya. Hal ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Kalbar, Ria Norsan dan Wakil Gubernur, Krisantus Kurniawan, yang berjanji menggratiskan biaya pendidikan, termasuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi pelajar swasta.
Darwis menekankan bahwa program ini sebaiknya tidak hanya level SPP saja, tetapi juga biaya masuk, buku, dan seragam. "Itu kalau bicara konsep sekolah gratis yang sudah diadopsi SMA/SMK Negeri selama ini," ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan bahwa dalam rapat kerja beberapa waktu lalu, pihaknya telah mempertanyakan kesiapan anggaran program-program dimaksud ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar untuk 2025.
“Jika anggaran 2025 belum bisa, penyempurnaan harus dilakukan agar terealisasi pada 2026. Jumlah siswa di sekolah swasta kurang mampu, seperti di Kubu Raya, tidak terlalu besar. Ini realistis selama tak semua sekolah, kecuali yang elite dipaksakan,” ujarnya.
Dia menambahkan, keadilan pendidikan harus dirasakan seluruh pelajar, baik para siswa-siswi i sekolah negeri maupun swasta. “Gratis bukan sekadar SPP, tapi juga kebutuhan dasar lain. Ini wujud komitmen negara hadir bagi rakyat,” tegasnya.
Sebelumnya Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyebutkan pihaknya telah meminta Disdikbud Kalbar mendata SMA swasta sebagai langkah awal. Tahun ini, fokus bantuan diberikan kepada sekolah swasta yang berisiko tutup akibat ketiadaan dana.
“Kita prioritaskan yang tidak mampu dulu. Untuk sekolah mapan seperti Santo Petrus dan Paulus, bantuan akan menyusul saat anggaran mencukupi,” jelasnya.
Norsan optimistis seluruh SMA swasta di Kalbar akan terbebas dari biaya SPP pada 2026. “Refocusing anggaran menjadi kendala tahun ini, sehingga 40 ribu siswa belum tercakup. Namun, 2026 insya Allah semua terakomodir,” tegasnya.
Program ini, menurutnya, adalah upaya menyeimbangkan keadilan antara siswa negeri dan swasta. “Jangan hanya negeri yang gratis. Swasta pun harus diperhatikan,” tandasnya.
Dari data Disdikbud Kalbar, sekitar 40 ribu siswa-siswi swasta belum menikmati SPP gratis akibat refocusing anggaran. Dia berjanji, akan menampung semuanya andai tak ada refocusing soal anggaran.(den)
Editor : A'an