PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengambil langkah tegas untuk melindungi nasib guru honorer di jenjang SMA dengan mengeluarkan diskresi agar mereka tetap dapat mengajar para peserta didik.
Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap aturan baru pemerintah yang membatasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Daerah (BOSDA) untuk pembayaran tenaga guru honorer.
“Ini merupakan dilema akibat aturan pemerintah yang baru terkait penggunaan dana BOS dan BOSDA untuk pembayaran gaji guru honorer. Namun, sebagai Gubernur, saya akan mengambil diskresi untuk memastikan pembayaran gaji mereka tetap berjalan,” ujar Ria Norsan usai menemui perwakilan guru honorer di Ruang Gubernur, Kamis (6/3).
Keputusan tersebut disambut dengan haru dan kebahagiaan oleh para guru honorer yang telah lama menantikan kepastian mengenai nasib mereka.
Ratusan guru honorer yang hadir di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, menyambut keputusan itu dengan tepuk tangan.
“Mereka memiliki peran penting dalam proses pengajaran dan mendidik banyak peserta didik. Saya ingin memastikan bahwa anak-anak kita tetap bisa menerima pembelajaran dengan baik,” lanjut Ria Norsan.
Sebagai bentuk kepastian hukum, Ria Norsan akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi dasar pembayaran honor para guru non-ASN di Kalbar.
“Ada dua pilihan dari aturan baru ini, yaitu merumahkan para guru honorer atau mengeluarkan diskresi untuk menggunakan dana BOS. Saya memilih mengeluarkan diskresi agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ria Norsan menyatakan siap menanggung segala konsekuensi dari kebijakan yang diambilnya demi kepentingan pendidikan di Kalimantan Barat.
“Saya sudah siap menghadapi konsekuensinya. Semua telah ditimbang berdasarkan asas manfaat dan mudaratnya. Saya ambil kebijakan ini dan saya juga siap bertanggung jawab,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis selanjutnya, Ria Norsan berencana untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi terkait nasib ribuan guru honorer SMA di Kalbar.
“Kami akan menemui pemerintah pusat untuk mencari solusi bagi sekitar 3.000 guru honorer. Kami berharap ada kebijakan yang memungkinkan mereka tetap diberdayakan karena mereka telah mengabdi untuk dunia pendidikan,” pungkasnya. (mse)
Editor : Miftahul Khair