PONTIANAK POST – Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Ketua DPW NasDem Kalimantan Barat, Syarif Abdullah Alkadrie, menyoroti perlunya penanganan cepat terhadap pendangkalan alur sungai di Muara Kapuas. Pendangkalan ini tidak hanya menghambat pelayaran kapal barang maupun penumpang tetapi juga menjadi salah satu penyebab banjir di sekitar wilayah tersebut.
Syarif menjelaskan bahwa masalah ini sudah berlangsung lama dan telah berkali-kali disampaikan kepada Kementerian Perhubungan melalui rapat-rapat dengar pendapat (RDP). "Kita (Komisi V DPR RI) sudah sampaikan berkali-kali, baik secara langsung maupun dalam rekaman diskusi yang bisa ditemukan di platform seperti YouTube," ujar Syarif.
Menurutnya, tanggung jawab untuk mengeruk alur sungai saat ini sudah beralih dari Pelindo ke Kementerian Perhubungan. Namun, hingga kini belum ada tindakan nyata. Akibatnya, kapal-kapal sering kandas akibat dangkalnya alur sungai. Selain itu, penumpukan lumpur dan pasir di muara menyebabkan laju air dari hulu menjadi lambat, sehingga meningkatkan risiko banjir ketika hujan deras turun.
"Penumpukan lumpur dan pasir yang tinggi membuat air sulit mengalir dengan lancar. Ini menjadi salah satu faktor utama terjadinya banjir di wilayah sekitar," tambah Syarif.
Masalah ini semakin memburuk karena sudah beberapa kali kapal penumpang atau barang yang biasa melayani rute utama, sering tertahan di Muara Jongkat atau Muara Kapuas. Hal ini mengakibatkan keterlambatan perjalanan dan dampak ekonomi yang signifikan.
Barang-barang ekspor dan impor serta perdagangan antar pulau pun terganggu karena pelabuhan ini masih menjadi tumpuan utama aktivitas pelayaran di Kalimantan Barat.
Seperti diberitakan sebelumnya menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah kapal MV Icon Coruntus mengalami kendala mesin (breakout) dan kandas di alur pelayaran Pontianak, tepatnya antara bouy nomor 6 dan bouy nomor 7, sekitar pukul 07.46 WIB.
Akibatnya, kapal lain, termasuk KM Bukit Raya yang membawa 1.444 penumpang, tidak dapat melintasi jalur tersebut," ujar Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitriyaningsih di media.
Insiden kandasnya MV Coruntus di alur pelayaran Pontianak dan dampaknya kepada penumpang KM Bukit Raya terjadi pada Jumat pagi pada 28 Maret 2025 kemarin. Selain KM Bukit Raya, kapal MV Umbul Mas yang berada di belakang MV Icon Coruntus juga terpaksa berlabuh jangkar menunggu jalur kembali dapat dilalui.
Namun belakangan oleh otoritas setempat, persoalan ini sudah selesai diatasi.
Kandasnya kapal MV Icon Coruntus menambah panjang daftar kapal kandas di perairan sungai kapuas. Beberapa waktu lalu Kapal niaga Bahari juga pernah kandas di Muara Jangkat, Sungai Kapuas pada September 2023.
Pada bulan Agustus tahun 2024 dua kapal yakni KM. Hasil Bahari 8 Kandas di Posisi Buoy No. 2 dan KM SPOB Seagull-202 ikuran Kandas di Antara Buoy No. 3 dan 4, termasuk beberapa kejadian di tahun tahun sebelumnya.
Syarif menekankan pentingnya langkah cepat dari Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan masalah ini.
Ada dua opsi yang dapat dipertimbangkan. Seperti Pengerukan oleh pihak ketiga. Libatkan pihak swasta untuk mengelola pelabuhan dan melakukan pengerukan secara profesional.
Langkah paling akurasi yakni percepatan pengoperasian Pelabuhan Kijing Internasional, Mempawah dengan memindahkan aktivitas pelayaran Pelabuhan Dwikora, Pontianak ke Pelabuhan Internasional Kijing yang lebih modern dan strategis untuk mengurangi beban Muara Kapuas. "Kita harus segera bertindak. Jika tidak, pertumbuhan ekonomi daerah akan terhambat. Apalagi, pelabuhan ini adalah pintu utama masuknya barang ke Kalbar," tegas Syarif.
Dampak Ekonomi dan Sosial.
Selain soal transportasi, pendangkalan alur sungai juga berdampak pada distribusi barang kebutuhan pokok dan logistik lainnya. Harga barang di pasar berpotensi naik akibat keterlambatan distribusi. Di sisi lain, banjir yang disebabkan oleh buruknya manajemen aliran sungai juga mengancam pemukiman warga di sepanjang aliran Sungai Kapuas. "Kita tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal kesejahteraan masyarakat," tandas Syarif.
Kini, semua mata tertuju pada Kementerian Perhubungan dan BUMN Pelindo untuk segera mengambil langkah konkret. Masyarakat Kalimantan Barat berharap agar solusi yang ditawarkan dapat direalisasikan demi menjaga kelancaran perekonomian dan menghindari bencana banjir yang lebih besar di masa mendatang.(den)
Editor : Hanif