"Kalimantan Barat diguncang isu peredaran oli palsu yang merugikan masyarakat dan Pertamina sebagai BUMN. Krisantus Kurniawan, Wakil Gubernur Kalbar, mendesak agar kasus ini segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait"
PONTIANAK POST – Krisantus Kurniawan, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), meminta Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera melaporkan peredaran oli palsu ke aparat penegak hukum.
Pasalnya, nilai transaksi oli palsu di Kalbar diperkirakan mencapai Rp85 miliar per bulan, sebuah angka luar biasa besar dan berpotensi merugikan masyarakat dan Pertamina sendiri.
"Ini tak boleh dibiarkan. Saya sudah menemukan bukti berupa empat kaleng oli palsu lengkap dengan hasil penelitiannya. Jika mobil saya atau mobil pak Yuliansyah (Anggota DPR RI dan Ketua Pengprov IMI Kalbar) sudah menggunakan oli palsu, bisa dibayangkan kerugiannya. Ini sudah berlangsung selama berbulan-bulan,” tegas Krisantus saat menyampaikan keprihatinannya, kemarin di acara Rakerprov IMI Kalbar di Kubu Raya.
Krisantus mengungkapkan bahwa oli palsu tersebut diproduksi di Cina, dan diperkirakan menggunakan merek dagang milik Pertamina. Menurutnya, Pertamina tidak boleh tinggal diam karena hal ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap produk BUMN yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa.
"Yang dirugikan itu Pertamina, tapi mereka belum melapor. Padahal, mereka punya hak melaporkan pelaku yang telah mencemarkan nama baik produk olinya. Saya sangat reaktif terhadap masalah seperti ini. Oleh karena itu, saya sudah berbicara ke mana-mana agar Pertamina segera melapor ke polisi,” tambahnya
Politisi PDI Perjuangan Kalbar ini menjelaskan bahwa peredaran oli palsu tak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna kendaraan bermotor. Krisantus menekankan bahwa oli palsu dapat merusak mesin kendaraan karena kualitasnya, tidak sesuai standar. Hal ini tentu saja menambah beban masyarakat yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk perbaikan kendaraan.
"Masyarakat kita (Kalbar) jadi korban. Jika membeli oli palsu, mesin kendaraan bisa rusak, dan biaya perbaikannya tidak sedikit. Ini jelas merugikan,” ungkapnya.
Selain itu, praktik ilegal ini juga merugikan pemerintah daerah karena potensi pajak dari distribusi oli resmi tidak terserap. Krisantus menilai bahwa peredaran oli palsu ini adalah ancaman serius bagi perekonomian Kalbar.
Untuk mengatasi masalah ini, Krisantus mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar akan berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak berkompeten lainnya. Ia juga mendesak aparat penegak hukum, termasuk Polda Kalbar dan Kejaksaan Tinggi, untuk segera bersinergi dalam menindaklanjuti kasus ini.
"Kami akan coba berkoordinasi dengan Pertamina. Kami juga ingin penegak hukum segera bertindak agar pelaku-pelaku ini bisa diproses secara hukum. Oli-oli palsu ini tidak boleh terus mencemarkan nama Pertamina,” katanya.
Krisantus berharap langkah-langkah konkret dapat segera diambil untuk menghentikan peredaran oli palsu di Kalbar. Ia juga menegaskan bahwa proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, siapapun pelakunya.
"Saya minta agar semua pihak bersatu padu untuk menyelesaikan masalah ini. Kita ingin oli yang beredar di Kalbar benar-benar sesuai standar Pertamina. Ini demi kebaikan masyarakat dan masa depan ekonomi kita,” pungkasnya.(den)
Editor : Hanif