"Bantuan ini memang tidak menanggung penuh biaya SPP. Kalau misalnya SPP sekolah SMA/SMK swasta itu di atas Rp100 ribu, maka selisihnya tetap ditanggung oleh siswa masing-masing"
-Rita Hastarita
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tengah menyiapkan program bantuan bagi pelajar di sekolah swasta. Bantuan itu menyasar 274 sekolah swasta yang telah diprioritaskan, dengan total penerima mencapai 21 ribu pelajar.
Kepala Disdikbud Kalbar, Rita Hastarita mengatakan bantuan yang diberikan sebesar Rp100 ribu per bulan untuk pelajar SMA, dan SMK swasta, serta Rp200 ribu per bulan untuk pelajar sekolah luar biasa (SLB) swasta.
“Bantuan ini memang tidak menanggung penuh biaya SPP. Kalau misalnya SPP sekolah SMA/SMK swasta itu di atas Rp100 ribu, maka selisihnya tetap ditanggung oleh siswa masing-masing,” jelasnya, Rabu (16/4).
Saat ini, Pemprov Kalbar tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum penyaluran bantuan tersebut. “Pergub-nya sedang kami susun, dan kami menunggu penjadwalan harmonisasi dengan Kemenkum, dan Kemendagri. Kami targetkan Juli 2025 bantuan ini sudah bisa disalurkan,” ujarnya.
Rita menjelaskan, sekolah swasta yang diprioritaskan adalah sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 200 orang. Kemudian mengalami penurunan jumlah pelajar, serta memiliki pelajar dari keluarga tidak mampu yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
“Kami lakukan cut off di batas 200 pelajar per sekolah. Sekolah (swasta) yang jumlah siswanya menurun, dan banyak anak dari keluarga tidak mampu itu yang kami anggap paling membutuhkan,” pungkasnya.
Terpisah, Pengamat Pendidikan Kalbar, Suherdiyanto menyambut baik rencana Pemprov Kalbar yang akan menyalurkan bantuan pendidikan bagi pelajar sekolah swasta. Ia menilai program ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan di luar sekolah negeri.
“Ini program yang sangat bermanfaat, dan membantu siswa serta wali murid yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Sekolah swasta ini notabene banyak yang masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan,” ujarnya, Rabu (16/4).
Suherdiyanto yang juga menjabat Wakil Rektor I, Universitas PGRI Pontianak itu berharap, program ini menjadi prioritas utama Disdikbud Kalbar. Mulai dari pendataan jumlah penerima, penetapan kriteria penerima bantuan, hingga kepastian aspek hukum dalam penyalurannya.
“Karena bagaimanapun juga, regulasi dan kebijakan penyaluran bantuan ini harus sinkron dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga berharap kebijakan tersebut bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah kabupaten/kota di Kalbar. Menurutnya, masih banyak sekolah swasta yang belum mapan dan membutuhkan dukungan serupa.
“Program ini bisa jadi barometer, dan inspirasi di sektor pendidikan, baik bagi pemprov maupun pemkab/pemkot. Akses pendidikan yang lebih merata melalui bantuan kepada siswa swasta ini bisa menjadi harapan baru bagi masyarakat Kalbar,” pungkasnya.(bar)
Editor : Hanif