PONTIANAK POST - Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) INKINDO Kalimantan Barat Zulham Effendi mengatakan pemerintah perlu melindungi sektor jasa konsultan daerah. Jangan sampai akibat regulasi yang lemah, konsultan daerah justru terpinggirkan. Demikian dikatakannya usai bertemu Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius belum lama ini.
“Perlindungan terhadap jasa konsultan daerah itu penting. Terutama dalam menghadapi persaingan dari masuknya konsultan asal luar daerah. Kondisi ini jika dibiarkan bisa menggerus peluang kerja bagi konsultan lokal,” ujarnya.
Hal ini, menurutnya berpotensi melemahkan ekosistem jasa konsultan yang telah dibangun oleh para profesional lokal. Oleh sebab itu, penguatan agar jasa konsultan di Kalbar tetap selalu digunakan SDM perlu disampaikan kepada pemerintah. Salah satunya legislatif.
Selain itu lanjut dia, isu mengenai ketidakteraturan sistem remunerasi di beberapa kabupaten dan kota juga menjadi sorotan utama. Perbedaan standar honorarium antar wilayah dinilai kurang proporsional dan berpotensi menghambat semangat kerja para konsultan, serta menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan proyek di daerah.
Isu lain yang tak kalah penting adalah maraknya kegiatan konsultan yang ditangani oleh pihak yang tidak profesional atau bukan anggota asosiasi resmi. Hal ini menyebabkan banyak anggota INKINDO tidak mendapatkan paket pekerjaan yang seharusnya menjadi bagian dari ruang lingkup kerja mereka.
Ironisnya, hal tersebut terjadi meskipun jumlah anggota INKINDO di Kalbar terbilang masih sedikit.
Di tempat sama Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, telah mendengar masukan dari INKINDO Kalbar. Masukan dari mereka akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak eksekutif dalam waktu dekat.
Dalam pertemuan dengan pihak eksekutif, dia akan mendorong agar kebijakan tentang jasa konsultan daerah bisa berpihak pada para konsultan daerah Kalbar. Dengan adanya penguatan tersebut, teman-teman konsultan ke depan bisa berdaya dan pastinya akan mendapatkan perlindungan.
“Pastinya pertemuan ini menjadi langkah penting dalam membangun sinergi antara DPRD Kalbar dan DPP INKINDO pada khususnya serta secara umum para pelaku jasa konsultan daerah demi terciptanya iklim kerja yang sehat dan profesional,” tutupnya.(iza)
Editor : Miftahul Khair