PONTIANAK POST - Pemerintah pusat memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan Kalimantan Barat dalam lima tahun terakhir, terutama dalam menekan angka pengangguran terbuka hingga 4,86 persen dan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 6,25 persen pada tahun 2024—dua indikator yang kini berada di bawah rata-rata nasional.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardi Daud, menyampaikan apresiasi tersebut saat membuka Forum Musrenbang Provinsi Kalbar, baru-baru ini. Ia menilai Kalbar telah menunjukkan kesungguhan dalam menyusun arah pembangunan yang selaras dengan visi nasional.
“Indeks Pembangunan Manusia Kalbar saat ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di Pulau Kalimantan. Capaian ini tentu perlu terus didorong, khususnya untuk memperkecil ketimpangan pendapatan masyarakat,” ujar Restuardi.
Restuardi juga menegaskan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar ke depan harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Fokus pembangunan nasional selama lima tahun pertama RPJPN mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Restuardi menjelaskan, target nasional pada 2025–2029 mencakup pengurangan kemiskinan hingga ke level 4,5–5 persen, peningkatan pendapatan per kapita menjadi 7.670 USD, peningkatan indeks modal manusia menjadi 0,61, serta penurunan emisi gas rumah kaca hingga 62,37 persen.
Dalam konteks ini, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 menjadi sangat strategis. Ia menekankan pentingnya dokumen tersebut untuk mengawal pelaksanaan visi kepala daerah terpilih sekaligus mendukung delapan asetacita Presiden serta 17 program prioritas Kabinet Merah Putih.
Isu-isu utama yang diangkat dalam Musrenbang mencakup penguatan ketahanan pangan di sejumlah wilayah potensial seperti Sambas, Landak, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Selain itu, pengembangan energi hijau berbasis minyak kelapa sawit (CPO) turut menjadi agenda strategis.
“Dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam memperkuat penyuluhan, penataan status lahan, pengelolaan irigasi, serta pendampingan petani agar program tersebut berkelanjutan,” jelasnya.
Tak hanya itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, penguatan sektor pertanian, serta optimalisasi belanja daerah juga menjadi perhatian. Restuardi mengingatkan agar alokasi anggaran difokuskan pada program yang berdampak nyata seperti penciptaan lapangan kerja, pelayanan dasar, dan investasi yang mendukung pemerataan pembangunan.
Sebagai catatan positif tambahan, Kalimantan Barat berhasil mencatat realisasi pendapatan tertinggi secara nasional per 8 April 2025. “Ini menjadi bukti pengelolaan fiskal yang baik dan patut diapresiasi,” tutupnya. (mse)
Editor : Hanif