PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan Kalbar berhasil keluar dari zona indeks pembangunan manusia (IPM) sedang ke zona tinggi. Bahkan, pertumbuhan IPM Kalbar tahun 2024 tercatat tertinggi di antara lima provinsi di Pulau Kalimantan.r bisa naik ke peringkat tiga bahkan satu di Kalimantan,” tegas Norsan.
Namun di balik capaian itu tersebut, Norsan menekankan masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam lima tahun ke depan. Sejumlah isu strategis pembangunan Kalbar, termasuk kondisi geografis, kualitas hidup masyarakat, hingga dominasi sektor ekstraktif dalam struktur perekonomian.
Norsan menyebutkan bahwa Kalbar, sebagai provinsi terluas kedua di Indonesia, memiliki perbatasan darat sepanjang 966 kilometer dengan Malaysia. Letaknya yang strategis di jalur ALKI I menjadikan wilayah ini memiliki potensi besar, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri.
“Luas wilayah dan posisi Kalbar memerlukan perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Ia kembali menekankan keberhasilan Kalbar dalam meningkatkan IPM ke kategori tinggi dan memimpin pertumbuhan IPM se-Kalimantan. Namun, di bidang ekonomi, Kalbar masih bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam.
Sebanyak 46,03 persen penduduk usia produktif bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang berkontribusi sebesar 21,73 persen terhadap ekonomi daerah. Sektor tambang dan galian juga menyumbang 5,11 persen.
“Kita harus mengurangi ketergantungan pada sektor ini agar tidak memperparah kerusakan lingkungan dan mencegah potensi bencana yang bisa mengganggu ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyinggung berbagai tantangan lain, seperti kondisi jalan provinsi yang baru 64,01 persen mantap, rendahnya akses sanitasi layak (50,42 persen), dan belum ada daerah yang terbebas dari praktik buang air besar sembarangan (BABS). Meskipun rasio elektrifikasi mencapai 99,85 persen pada akhir 2024, pasokan listrik untuk sektor industri masih sangat bergantung pada Malaysia, tepatnya dari Sarawak.
Di samping itu, masih ada 54 desa di Kalbar yang belum terjangkau jaringan internet. “Kita harus segera mengatasi ketimpangan akses digital ini agar desa-desa tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi,” ujarnya.
Ria Norsan menegaskan bahwa arah pembangunan Kalbar dalam lima tahun ke depan akan mengacu pada visi besar: “Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan.” Visi ini diterjemahkan ke dalam 11 misi pembangunan, 7 prioritas utama, 7 tujuan strategis, dan 24 sasaran, yang selaras dengan arah kebijakan nasional.
Sasaran jangka menengah hingga 2030 meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,02–7,91 persen, kenaikan indeks modal manusia sebesar 0,64 poin, penurunan angka kemiskinan menjadi 4,31–4,97 persen, dan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 75,78 persen.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemprov Kalbar menetapkan sejumlah program unggulan, antara lain bantuan pendidikan bagi siswa sekolah swasta, pelatihan dan sertifikasi pemuda, serta pengembangan creative hub sebagai pusat industri kreatif.
Di sektor ekonomi berkelanjutan, fokus diarahkan pada penguatan lumbung pangan daerah, pengembangan produk unggulan hijau seperti kakao (Sintang), kopi (Melawi), dan kratom (Kapuas Hulu), serta pembangunan destinasi wisata terpadu di Pantura dan kawasan konservasi.
Sementara itu, untuk infrastruktur dasar, program yang dicanangkan mencakup pencapaian status bebas BABS (Open Defecation Free), peningkatan kemantapan jalan hingga 90 persen, penghapusan desa blank spot, dan penyediaan energi terbarukan bagi sektor industri.
Baca Juga: Produk Premium MAXi dan Classy Yamaha Berjaya di Bali, Dealer Premium Diresmikan
Tema pembangunan Kalbar pada tahun 2026 akan berfokus pada “Pemerataan Infrastruktur Dasar, Pelayanan Publik, dan Kesejahteraan Masyarakat.” Prioritasnya mencakup peningkatan bantuan pendidikan untuk SMA/SMK swasta, pembangunan jalan yang merata, peningkatan pelayanan di RSUD dr. Soedarso, serta fasilitas pengembangan kreativitas generasi muda.
Selain program daerah, Kalbar juga berkomitmen mendukung agenda nasional seperti program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, dan pembangunan rumah subsidi.
Norsan mengajak seluruh pemangku kebijakan di Kalbar untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah pembangunan provinsi dan nasional.
“Kolaborasi lintas wilayah dan kerja sama antar elemen sangat penting agar kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dapat terwujud secara adil dan berkelanjutan,” tutupnya.(mse)
Editor : Hanif