PONTIANAK POST - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memperkirakan pengelolaan Koperasi Merah Putih yang akan dibangun di 2.046 desa dan 99 kelurahan di Kalbar dapat menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp11 triliun.
"Koperasi yang akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada 12 Juli 2025 ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan dan ketahanan pangan daerah. Koperasi ini juga akan mendapat akses pinjaman modal bergulir untuk setiap desa dengan nilai sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar. Jika dikalikan 2.145 desa/kelurahan di Kalbar, maka perputaran ekonominya mencapai sekitar Rp11 triliun," kata Gubernur Ria Norsan, di Pontianak, Kamis (15/5).
Dia mengatakan, dengan total dana bergulir yang mencapai sekitar Rp11 triliun untuk seluruh desa dan kelurahan di Kalbar, program ini diproyeksikan mampu mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, sekaligus mengentaskan kemiskinan di tingkat akar rumput.
Gubernur menegaskan bahwa langkah strategis ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah pusat yang ingin menjadikan bangsa Indonesia mandiri secara ekonomi, terutama dalam hal ketahanan pangan.
"Kita tidak hanya berorientasi pada konsumsi dalam negeri, tetapi juga siap mendukung ketahanan pangan nasional dan bahkan menjadi penyangga bagi negara lain," tuturnya.
Selain fungsi penyimpanan dan distribusi hasil pertanian, Koperasi Merah Putih juga akan menyediakan berbagai layanan usaha lainnya seperti sembako, apotek desa, klinik desa, dan jasa keuangan dengan bunga ringan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
"Koperasi ini akan mengintegrasikan berbagai sektor usaha yang dibutuhkan masyarakat desa dan memastikan aliran modal sampai ke tingkat desa agar produktivitas masyarakat terus meningkat," kata Norsan.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas dukungan penuh terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih di Kalbar. Peluncuran resmi pada 12 Juli mendatang diharapkan menjadi momentum penting dalam membangun ekonomi desa yang berkelanjutan dan mandiri.
"Semoga program ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan memperkokoh ketahanan pangan di Kalimantan Barat," katanya.
Baca Juga: IWAPI Kalbar Harap Dukungan untuk Sukseskan Expo 2025
Modal Rp3 Miliar Bukan Hibah
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, koperasi desa merah putih akan diberi modal awal dari pemerintah sebesar Rp3 miliar per unit (per koperasi), yang menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam program ini.
Namun, Zulkifli mengingatkan pemberian modal awal ini bukanlah bagi-bagi uang gratis, namun merupakan plafon pinjaman yang harus dikembalikan dalam waktu enam tahun.
"Ini bukan hibah. Tahap awal, plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per koperasi, dengan tenor enam tahun," kata Zulkifli dalam deklarasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) Provinsi Jawa Barat, di Hall Indoor, Stadion Si Jalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Kamis (15/5).
Zulkifli mengatakan, penggunaan dana akan disesuaikan dengan proposal koperasi, seperti jika koperasi ingin membangun gudang senilai Rp1 miliar, maka bank akan melakukan verifikasi, dan bila hanya disetujui Rp200 juta, maka itu yang akan dicairkan.
"Semua akan berjalan profesional dan transparan. Kita ingin koperasi ini berumur panjang dan benar-benar mengangkat ekonomi desa," ujar dia.
Dengan target sekitar 80 ribu koperasi merah putih yang aktif dan sehat sebagai titik kekuatan ekonomi rakyat, seperti tertuang dalam Inpres No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, pemerintah secara total menggelontorkan dana Rp250 triliun, guna membangun ekosistem ekonomi desa melalui koperasi desa merah putih.
Lebih lanjut, Zulkifli menjelaskan, koperasi desa merah putih ini dibentuk oleh pemerintah desa yang bisa dibentuk baru, ataupun menggabungkan koperasi lama dengan kepala desa menjadi ketua dewan pengawas secara ex-officio, dan pemerintah pusat akan mendukung dengan mengirim dua sampai tiga tenaga pendamping.
Koperasi desa merah putih ini, kata Zulkifli, setidak-tidaknya akan menjalankan enam hal utama, yang pertama memotong rantai pasok sembako, dari produsen langsung ke koperasi, lalu ke warga. Kedua menjadi agen distribusi LPG 3 kg.
Ketiga, menjadi distributor alat dan mesin pertanian (Alsintan); Keempat, pengelola gudang dan penyewaan peralatan pertanian; Kelima menjadi agen BRILink dan BNI; serta keenam menyalurkan KUR dengan bunga ringan, dan menjadi agen Bulog untuk membeli gabah dan jagung.
Koperasi juga bisa membuka apotek atau pos kesehatan, agar warga desa tidak harus ke kota untuk berobat ringan. "Kooperasi ini akan menghapus peran tengkulak dan rentenir di desa. Ini ekonomi kerakyatan berbasis desa," ucapnya.
Demi transparansi pengelolaan koperasi merah putih, pemerintah juga akan membentuk Satgas yang akan mengawal pelaksanaan program, sesuai Inpres No 9 Tahun 2025 yang mengatur struktur Satgas hingga ke kabupaten/ kota.
"Pembentukan koperasi ditargetkan selesai sebelum akhir Juni 2025, dan akan diumumkan serentak pada 12 Juli 2025. Targetnya, 28 Oktober 2025, koperasi sudah berjalan, gudang sudah terbangun, dan distribusi sudah dimulai," ucap Zulkifli. (ant)
Editor : Miftahul Khair