PONTIANAK POST – Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap enam potensi korupsi di sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad Assegaf memastikan kondisi Bank Kalbar dalam keadaan aman. Ia menegaskan, hasil komunikasi dan audiensi dengan pihak terkait menunjukkan bahwa BPD di Kalimantan Barat tidak terlibat dalam masalah yang sama.
"Alhamdulillah, untuk Kalbar, ini informasi yang saya dapatkan, hasil kita ber-audiensi, hasil kita komunikasi dengan pihak bank, Kalbar aman," ujarnya saat diwawancarai Pontianak Post, Senin(19/5).
Namun, Politisi NasDem Kalbar ini tidak ingin lengah. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak terlena meskipun Bank Kalbar baru-baru ini mendapat penghargaan sebagai salah satu bank daerah terbaik dari pusat. Menurutnya, penghargaan itu justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan mencegah terjadinya masalah seperti yang ditemukan oleh KPK di BPD lain.
Amin menekankan bahwa fokus DPRD bukan pada siapa orang atau pejabatnya, tetapi pada kinerja lembaga keuangan secara keseluruhan. Jika kinerja bagus, maka akan didukung penuh karena hal tersebut juga membawa nama baik daerah dan berkontribusi pada pendapatan daerah. "Tapi kalau kinerjanya tidak bagus, ya kita kritisi. Mungkin kita usulkan hal-hal yang lebih ekstrim. Kita lihat institusinya, bukan person-nya," katanya tegas.
Amin juga menyarankan agar manajemen Bank Kalbar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadikan temuan KPK sebagai bahan evaluasi, agar modus-modus korupsi yang terjadi di BPD lain tidak sampai menimpa Bank Kalbar.
Di sisi lain Amin juga mengingatkan Kepala Daerah, agar tidak terlalu larut dalam euforia penghargaan. Ia tak ingin prestasi yang diraih justru membuat semua pihak lengah dan lalai dalam menjaga kualitas serta integritas perbankan daerah. "Jangan sampai ini menjadi hal yang sangat tidak kita inginkan di Kalbar. Apalagi KPK sudah mengungkap item-item berbahaya yang bisa merusak BPD jika tidak diantisipasi," imbuhnya.
Di samping apresiasi atas kinerja dan perkembangan Bank Kalbar, Amin menyampaikan satu catatan penting soal layanan digital dan sistem IT. Menurutnya, Bank Kalbar masih tertinggal dibanding bank swasta dan bank plat merah lainnya dalam hal teknologi informasi dan pelayanan digital. "Masalah IT ini memang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bersama. Kami berharap Bank Kalbar bisa terus meningkatkan kualitas IT-nya agar tidak terlalu jauh dari bank-bank besar yang sudah mapan,” ucap Amin.
Untungnya, ia menilai manajemen Bank Kalbar cukup responsif dan siap melakukan peningkatan. “Mereka siap untuk itu. Tinggal eksekusi dan komitmen bersama saja.”
Meski Bank Kalbar dinyatakan aman, kasus BPD di daerah lain menjadi pelajaran penting. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme harus terus dijaga agar uang rakyat tidak tergerus oleh praktik-praktik koruptif.
Dengan kerja sama antara legislatif, eksekutif, dan manajemen bank, diharapkan Bank Kalbar tidak hanya sekedar "aman", tapi benar-benar menjadi contoh BPD yang kuat, modern, dan dipercaya masyarakat.(den)
Editor : Hanif