PONTIANAK POST – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa kesiapsiagaan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas lingkungan, khususnya untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Kalbar merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla. Pemantauan dan mitigasi harus dilakukan sebelum api muncul. Pencegahan lebih penting daripada penanggulangan,” kata Hanif pada Konsolidasi Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Ibis Pontianak, Sabtu (17/5).
Hanif memimpin langsung konsolidasi yang digelar untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.
Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam upaya antisipatif menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan.
Ia juga menyoroti perlunya kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan untuk menjaga ekosistem dari kebakaran, tidak hanya melalui respons cepat saat kejadian, tetapi juga dengan memperkuat upaya pencegahan jangka panjang.
Menurut data yang disampaikan, hingga 16 Mei 2025 telah terpantau 198 titik panas di Kalbar. Meski angka ini menunjukkan penurunan sebesar 62 persen dibandingkan tahun lalu, Menteri Hanif mengingatkan bahwa risiko kebakaran masih tinggi, apalagi menjelang musim kemarau yang diprediksi dimulai pada Juni.
“Kebanyakan kebakaran terjadi di lahan gambut, dan masih banyak masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar. Akses terbuka yang tidak diawasi serta kurangnya sarana dan tenaga di lapangan kerap membuat api cepat menyebar,” jelasnya.
Langkah konkret seperti modifikasi cuaca, patroli rutin, optimalisasi sistem deteksi dini, hingga kesiapan alat dan logistik pemadaman harus segera dilakukan, tambahnya. Ia juga meminta posko siaga terpadu di wilayah rawan diaktifkan tanpa menunggu kejadian.
Menteri Hanif turut menyoroti data kebakaran yang melibatkan lahan perkebunan. Dalam periode 2015–2024, sebanyak 79 wilayah Hak Guna Usaha (HGU) tercatat pernah terbakar, dengan luas mencapai 42.476 hektare.
“Ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal. Beberapa lokasi bahkan mengalami kebakaran berulang. Dunia usaha harus lebih proaktif dalam pencegahan, bukan hanya menanggulangi ketika kebakaran sudah terjadi,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada keberlanjutan lahan produktif. Pemerintah, menurutnya, tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai dalam pencegahan kebakaran.
Sementara itu, Sekda Kalbar Harisson, menyampaikan bahwa Kalbar saat ini menempati urutan kedua setelah Riau dalam hal luas wilayah terdampak kebakaran. Pemerintah Provinsi terus berupaya mencegah Karhutla melalui kerja sama dengan GAPKI serta dukungan TNI/Polri.
“Kami terus berkoordinasi, terutama dengan GAPKI dalam membina perusahaan anggotanya dan masyarakat sekitar agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar,” ujar Harisson.
Ia juga menambahkan bahwa KLHK tengah merancang kebijakan yang mewajibkan seluruh perusahaan sawit menjadi anggota GAPKI, agar proses pengawasan dan pembinaan lebih mudah dan terstruktur. “Dengan seluruh perusahaan tergabung dalam GAPKI, pengendalian dan kesiapsiagaan akan lebih terorganisasi,” tambahnya.
Sementara itu usai melaksanakan kunjungan kerjanya di Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyempatkan untuk makan bersama Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq beserta rombongan di VIP Pemda Kalbar sambil menunggu waktu kembali ke Jakarta pukul 17.20 Wib, melalui VIP Pemda Kalbar Kubu Raya, pada Minggu sore (18/5). (mse)
Editor : Hanif